Komdigi Tegur YouTube soal Promosi Vape yang Libatkan Anak di Live Streaming

Buletinmedia.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melayangkan Surat Teguran Pertama kepada YouTube setelah menemukan konten siaran langsung atau live streaming yang mempromosikan rokok elektronik atau vape dengan melibatkan anak di bawah umur.

Temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena anak dinilai tidak seharusnya dijadikan bagian dari promosi produk yang memang tidak ditujukan untuk mereka. Komdigi menilai keterlibatan anak dalam konten promosi vape merupakan persoalan serius, terutama karena konten digital dapat dengan mudah menjangkau pengguna dari berbagai kelompok usia.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu perhatian pemerintah. Menurutnya, perkembangan platform digital tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan perlindungan terhadap anak.

“Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi di ruang digital. Konten yang melibatkan anak untuk mempromosikan produk vape jelas bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan tidak sepatutnya mendapat ruang di platform digital,” kata Meutya dalam keterangan tertulis, Minggu (2/8/2026).

Teguran tersebut diberikan setelah Komdigi menemukan adanya konten promosi vape yang dilakukan oleh YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo. Dalam siaran langsung tersebut, terdapat dugaan keterlibatan anak di bawah umur dalam aktivitas promosi produk rokok elektronik.

Bagi pemerintah, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai isi promosi sebuah produk. Keterlibatan anak membuat persoalan menjadi lebih serius karena anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk ketika menggunakan media sosial dan platform berbagi video.

Komdigi Tegur YouTube

Surat Teguran Pertama yang dikirimkan kepada YouTube menjadi bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE Lingkup Privat.

Komdigi meminta YouTube menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan peninjauan terhadap konten yang dimaksud. Platform juga diminta memberikan klarifikasi mengenai tindakan yang telah dilakukan maupun langkah yang akan ditempuh untuk mencegah konten serupa kembali muncul.

Meutya menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap PSE sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah tidak hanya meminta YouTube menghapus atau membatasi konten yang dianggap bermasalah. Komdigi juga mendorong platform untuk memperkuat sistem moderasi agar konten yang berpotensi melanggar aturan dapat ditemukan dan ditangani lebih cepat.

Hal tersebut dinilai penting karena konten live streaming memiliki karakter berbeda dibandingkan konten video yang sudah direkam sebelumnya. Siaran langsung berlangsung secara real time sehingga proses pengawasan dan penindakan membutuhkan sistem yang mampu bekerja secara cepat.

YouTube Diminta Perkuat Moderasi Konten

Melalui surat teguran tersebut, Komdigi meminta YouTube segera melakukan evaluasi terhadap konten yang ditemukan. Platform juga diminta memastikan mekanisme moderasi berjalan secara efektif, terutama untuk konten yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak.

Selain itu, YouTube diminta memperkuat sistem moderasi secara proaktif terhadap konten yang melibatkan anak dalam promosi produk yang tidak diperuntukkan bagi mereka.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya kecepatan dalam menangani konten serupa. Pasalnya, sebuah konten yang ditayangkan secara online dapat menyebar dengan cepat dan berpotensi ditonton oleh banyak orang dalam waktu singkat.

Dalam kasus live streaming, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena interaksi antara kreator dan penonton berlangsung secara langsung. Komentar, promosi, serta aktivitas lainnya dapat terjadi dalam waktu bersamaan.

Komdigi meminta YouTube memastikan mekanisme deteksi dan pembatasan usia dapat berjalan sebagaimana mestinya. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi kemungkinan anak-anak mengakses konten atau materi promosi yang tidak sesuai dengan usia mereka.

“Kami meminta platform bertindak cepat. Ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan anak-anak dijadikan sarana promosi produk yang berpotensi membahayakan kesehatan mereka,” ujar Meutya.

Diberi Waktu Tiga Hari

Komdigi memberikan batas waktu paling lambat tiga hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti Surat Teguran Pertama tersebut.

Dalam periode tersebut, YouTube diminta melakukan langkah yang diperlukan terhadap konten yang menjadi perhatian pemerintah sekaligus menyampaikan klarifikasi mengenai penanganannya.

Batas waktu tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang persoalan perlindungan anak di ruang digital sebagai hal yang tidak dapat ditunda. Apalagi konten yang menjadi sorotan berkaitan dengan promosi vape dan melibatkan anak di bawah umur.

Jika kewajiban yang diberikan tidak dipenuhi, pemerintah dapat mengambil langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi administratif dapat diberikan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik.

Namun, Meutya menegaskan bahwa pemerintah tetap mengedepankan pembinaan dan kepatuhan bagi penyelenggara platform digital.

“Pemerintah mengedepankan pembinaan dan kepatuhan. Namun, apabila kewajiban untuk melakukan moderasi terhadap konten yang melanggar tidak dijalankan, kami tidak akan ragu menerapkan langkah penegakan sesuai regulasi yang berlaku,” kata Meutya.

Perlindungan Anak di Ruang Digital Jadi Perhatian

Kasus promosi vape yang melibatkan anak ini kembali menunjukkan tantangan perlindungan anak di tengah perkembangan media sosial dan platform digital.

Saat ini, anak-anak dapat mengakses berbagai jenis konten dengan mudah melalui perangkat seperti ponsel, tablet, maupun komputer. Beragam platform juga memungkinkan siapa saja membuat dan menyebarkan konten kepada publik.

Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan banyak manfaat. Anak dapat memperoleh informasi, mengikuti perkembangan pengetahuan, menikmati hiburan, hingga berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Namun, kemudahan akses tersebut juga membawa risiko. Anak dapat menemukan konten yang tidak sesuai dengan usia, termasuk materi promosi produk yang seharusnya tidak ditujukan kepada mereka.

Karena itu, pemerintah menilai perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua. Platform digital dan kreator konten juga memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Dalam konteks ini, sistem moderasi konten menjadi salah satu bagian penting. Platform dituntut tidak hanya menunggu laporan dari pengguna, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi konten bermasalah secara proaktif.

Terlebih, konten digital dapat berubah dan berkembang dengan sangat cepat. Sebuah video atau siaran langsung yang awalnya hanya ditonton oleh sedikit orang dapat menyebar luas melalui potongan video, unggahan ulang, maupun berbagai platform media sosial lainnya.

Kreator Konten Juga Diminta Bertanggung Jawab

Selain menyoroti kewajiban YouTube, persoalan ini juga menjadi pengingat bagi para kreator konten mengenai pentingnya memahami aturan ketika membuat materi untuk publik.

Popularitas di media sosial membuat konten kreator memiliki pengaruh besar terhadap penontonnya. Apa yang ditampilkan dalam sebuah video atau siaran langsung dapat ditiru oleh audiens, termasuk anak-anak dan remaja.

Karena itu, kreator perlu mempertimbangkan siapa saja yang berpotensi melihat konten mereka serta bagaimana sebuah promosi disampaikan.

Konten yang melibatkan anak juga membutuhkan perhatian lebih. Anak bukan sekadar bagian dari latar atau pelengkap dalam sebuah video. Ketika seorang anak dilibatkan dalam aktivitas tertentu, aspek perlindungan dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

Apalagi jika aktivitas tersebut berkaitan dengan promosi produk yang memiliki batasan usia.

Komdigi menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Pemerintah, platform digital, kreator konten, orang tua, dan masyarakat memiliki peran masing-masing untuk mencegah anak menjadi korban eksploitasi di internet.

Pengawasan Konten Digital Akan Diperkuat

Komdigi menyatakan akan terus memperkuat pengawasan terhadap konten digital yang berpotensi membahayakan anak.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap penyelenggara sistem elektronik menjalankan kewajibannya dalam melakukan moderasi konten secara bertanggung jawab.

Pemerintah juga berharap platform digital dapat terus memperbaiki sistem keamanan dan moderasinya seiring meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi bukan hanya soal banyaknya konten, tetapi juga bentuk konten yang semakin beragam. Siaran langsung, video pendek, konten kolaborasi, promosi terselubung, hingga interaksi langsung dengan penonton membuat proses moderasi membutuhkan teknologi sekaligus kebijakan yang tepat.

Dalam kondisi tersebut, kerja sama antara pemerintah dan platform digital menjadi penting. Ketika ditemukan konten yang dianggap melanggar, penanganan yang cepat diharapkan dapat mencegah dampak yang lebih luas.

Komdigi: Anak Harus Aman di Internet

Kasus teguran terhadap YouTube menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas di platform digital.

Komdigi menegaskan bahwa ruang digital harus tetap memperhatikan hak dan keselamatan anak. Perkembangan teknologi tidak boleh membuat perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi terabaikan.

“Perlindungan anak di ruang digital merupakan prioritas pemerintah yang membutuhkan komitmen bersama dari platform digital, kreator konten, orang tua, dan seluruh masyarakat,” kata Meutya.

Dengan adanya teguran tersebut, YouTube diharapkan segera melakukan langkah perbaikan terhadap sistem moderasi dan penanganan konten yang melibatkan anak dalam promosi produk vape.

Pemerintah juga berharap kasus serupa tidak kembali terjadi. Platform digital diharapkan lebih aktif dalam mencegah konten yang berpotensi melanggar aturan, sedangkan para kreator diminta lebih bertanggung jawab terhadap materi yang mereka produksi dan sebarkan.

Bagi masyarakat, terutama orang tua, perkembangan kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap aktivitas anak di internet tetap diperlukan. Penggunaan platform digital dapat memberikan manfaat besar, tetapi tetap perlu disertai pendampingan agar anak tidak mudah terpapar konten yang belum sesuai dengan usia mereka.

Pada akhirnya, upaya menciptakan ruang digital yang aman tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah memiliki fungsi pengawasan dan penegakan aturan, platform bertanggung jawab terhadap sistem dan moderasi konten, sementara kreator serta masyarakat memiliki peran dalam menjaga kualitas dan keamanan konten yang beredar.

Teguran Komdigi kepada YouTube diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat perlindungan anak di tengah semakin luasnya penggunaan platform digital di Indonesia.

Sumber : www.kompas.com