Ada Apa dengan Film Pesta Babi? Ini Fakta dan Kontroversinya

Buletinmedia.com – Film dokumenter berjudul Pesta Babi tengah menjadi perhatian publik setelah pemutaran dan kegiatan nonton barengnya dibubarkan di sejumlah daerah di Indonesia. Di tengah polemik tersebut, antusiasme masyarakat justru meningkat tajam. Permintaan pemutaran film ini bahkan disebut mencapai ribuan permohonan dari berbagai komunitas dan kelompok diskusi.

Film Pesta Babi menjadi perbincangan luas karena mengangkat isu eksploitasi lingkungan dan konflik agraria di Papua Selatan. Dokumenter ini juga menyoroti dampak proyek strategis nasional terhadap masyarakat adat Papua, terutama terkait pembukaan lahan industri sawit, tebu, dan proyek pangan berskala besar.

Sutradara film ini, Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale, menyebut meningkatnya antusiasme publik menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki keinginan besar untuk berdiskusi mengenai isu sosial dan lingkungan.

Dandhy Dwi Laksono mengatakan tekanan dan pembubaran pemutaran film justru membuat minat publik semakin besar untuk menyaksikan dokumenter tersebut.

“Semakin ditekan, akan semakin kami perpanjang musim nobarnya,” ujar Dandhy.

Sementara itu, Cypri Dale menegaskan bahwa Pesta Babi bukan sekadar film dokumenter biasa. Menurutnya, film tersebut dibuat untuk memancing diskusi publik mengenai persoalan yang terjadi di Papua.

“Pesta Babi bukan film untuk ditonton saja dengan mata. Pesta Babi adalah film yang menuntut jawaban,” kata Cypri Dale.

Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa?

Film Pesta Babi mengangkat kisah perjuangan masyarakat adat Papua Selatan, terutama suku Malind, Yei, Awyu, dan Muyu, dalam mempertahankan tanah leluhur mereka dari ekspansi industri dan proyek besar pemerintah.

Dalam dokumenter tersebut digambarkan bagaimana hutan dan wilayah adat di Papua perlahan berubah menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan nasional. Film ini juga memperlihatkan konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan korporasi serta aparat keamanan.

Selain menampilkan kondisi lapangan, film ini turut membahas data kepemilikan perusahaan perkebunan dan keterkaitannya dengan kelompok bisnis tertentu. Dokumenter ini mencoba menunjukkan siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan besar dari proyek-proyek tersebut.

Film Pesta Babi diproduksi secara kolaboratif oleh WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke.

Pemutaran perdana film ini dilakukan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 12 April 2026. Sebelum itu, pra-peluncuran telah digelar di Papua, Selandia Baru, dan Australia.

Kenapa Film Pesta Babi Jadi Kontroversi?

Kontroversi mulai muncul ketika sejumlah kegiatan nonton bareng atau nobar film ini dibubarkan di berbagai daerah. WatchDoc melaporkan sedikitnya ada 21 kasus intimidasi selama pemutaran film berlangsung.

Bentuk intimidasi yang dilaporkan antara lain pemantauan aparat keamanan, permintaan identitas panitia, telepon dari pihak tertentu, hingga pembubaran paksa acara nobar.

Sejumlah video pembubaran kegiatan pemutaran film juga viral di media sosial. Salah satu yang ramai diperbincangkan terjadi di Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara.

Selain itu, pembubaran juga terjadi di Pendopo Benteng Oranje, Ternate Tengah, dan Universitas Mataram.

Pihak yang menolak pemutaran film menilai judul dan isi dokumenter tersebut bersifat sensitif dan provokatif. Namun pihak pembuat film membantah tudingan tersebut.

Banyak penonton yang sudah menyaksikan film itu justru menilai dokumenter tersebut sebagai bentuk kritik sosial yang wajar dalam negara demokrasi.

Salah satu penonton pemutaran perdana, Wini Angraeni, mengatakan film tersebut menggambarkan persoalan nyata yang terjadi di Papua.

“Kalau memang ada yang merasa tidak benar, bukalah ruang dialog,” ujar Wini.

Pemerintah Buka Suara soal Pembubaran Nobar Film Pesta Babi

Polemik mengenai pembubaran pemutaran film ini akhirnya mendapat respons dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat menonton film dokumenter tersebut.

Menurut Yusril, publik seharusnya diberikan ruang untuk menonton dan mendiskusikan isi film secara terbuka.

“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat,” ujar Yusril.

Ia juga menilai kritik yang disampaikan melalui film dokumenter merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Meski demikian, Yusril mengakui terdapat narasi yang dianggap provokatif, termasuk dari judul filmnya yang dinilai kontroversial.

Pemerintah, kata Yusril, juga dapat menjadikan kritik dalam film sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menolak tindakan pelarangan atau pembubaran pemutaran film tanpa dasar hukum yang jelas.

Menurutnya, pelarangan sebuah film hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan.

“Kalau tidak ada keputusan pengadilan, berarti tidak boleh ada pelarangan,” ujar Natalius Pigai.

DPR Akan Bahas Kasus Pembubaran Film Pesta Babi

Kasus pembubaran nobar film ini juga mendapat perhatian DPR RI.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengaku baru mengetahui isi dan judul film tersebut. Ia menyebut tema yang diangkat memang cukup sensitif.

Meski begitu, Puan memastikan DPR akan menindaklanjuti kasus pembubaran pemutaran film tersebut.

Pernyataan tersebut menandakan polemik Pesta Babi tidak lagi hanya menjadi isu komunitas film atau aktivis lingkungan, tetapi mulai masuk ke ruang pembahasan politik nasional.

Kenapa Film Pesta Babi Tidak Tayang Streaming?

Salah satu pertanyaan yang banyak muncul dari masyarakat adalah alasan film Pesta Babi belum tersedia di platform streaming atau YouTube.

Cypri Dale menjelaskan bahwa film ini sengaja dibuat untuk ditonton bersama dalam forum komunitas agar dapat langsung didiskusikan.

Menurutnya, isu yang diangkat terlalu berat jika hanya ditonton secara individual tanpa ruang dialog.

“Cerita seperti ini tidak bisa ditonton sendiri, sedih sendiri, marah sendiri,” kata Cypri.

Ia menilai forum nonton bareng justru menjadi ruang penting untuk membangun solidaritas dan diskusi publik mengenai Papua.

Dandhy Dwi Laksono juga menegaskan film ini belum akan diunggah ke platform digital selama intimidasi terhadap kegiatan nobar masih terjadi.

Menurutnya, kondisi tersebut sekaligus menjadi ujian terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Permintaan Nobar Film Pesta Babi Meningkat Tajam

Meski menghadapi berbagai pembubaran dan intimidasi, permintaan pemutaran film justru meningkat drastis.

Dandhy menyebut permintaan nobar dari berbagai komunitas mencapai hampir lima ribu permohonan hanya dalam waktu singkat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa publik semakin penasaran terhadap isi film yang ramai diperbincangkan.

Banyak komunitas mahasiswa, kelompok diskusi, aktivis lingkungan, hingga organisasi masyarakat sipil yang ingin mengadakan pemutaran film tersebut secara mandiri.

Namun karena keterbatasan tim, tidak semua permintaan pemutaran bisa langsung dipenuhi.

Pengamat Sebut Film Dokumenter Memang Sering Berhadapan dengan Kekuasaan

Pengkaji film Eric Sasono menilai polemik yang terjadi pada Pesta Babi tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang film dokumenter di Indonesia.

Menurutnya, film dokumenter sejak lama memang sering berbenturan dengan kekuasaan karena sifatnya yang kritis terhadap isu sosial dan politik.

Eric mengatakan dokumenter berbeda dengan film hiburan biasa karena menyasar masyarakat sebagai warga negara, bukan hanya konsumen hiburan.

Ia juga menjelaskan bahwa di era digital, pola intimidasi terhadap film dokumenter ikut berubah.

Jika dulu tekanan lebih banyak ditujukan kepada pembuat film atau distributor resmi, kini intimidasi justru menyasar komunitas penonton dan penyelenggara pemutaran.

“Desentralisasi pemutaran juga berarti desentralisasi pelarangan,” ujar Eric.

Film Pesta Babi dan Isu Demokrasi di Indonesia

Polemik mengenai Pesta Babi kini berkembang menjadi pembahasan lebih luas tentang demokrasi, kebebasan berekspresi, dan hak publik mendapatkan informasi.

Banyak pihak menilai film dokumenter seharusnya dijadikan ruang diskusi terbuka, bukan direspons dengan pembubaran atau intimidasi.

Pengamat menilai jika ada pihak yang tidak setuju dengan isi film, maka respons yang tepat adalah menghadirkan kritik atau pendapat tandingan, bukan melarang pemutaran.

Film dokumenter di berbagai negara memang sering menjadi media kritik terhadap kebijakan pemerintah, isu lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Karena itu, keberadaan film seperti Pesta Babi dianggap bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

Di sisi lain, kontroversi ini justru membuat nama Pesta Babi semakin dikenal luas di masyarakat. Film yang awalnya hanya diputar dalam forum komunitas kini menjadi topik nasional yang ramai dibahas di media sosial maupun ruang publik.

Polemik tersebut sekaligus menunjukkan bahwa isu Papua, konflik agraria, dan eksploitasi lingkungan masih menjadi persoalan besar yang menarik perhatian masyarakat Indonesia hingga saat ini.

Sumber : www.bbc.com