PKL protes penertiban, pemerintah jalankan instruksi KDM, lakukan penataan kawasan wisata Trusmi

CIREBON, Buletinmedia.com – Penataan kawasan wisata Batik Trusmi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memicu aksi protes dari pedagang kaki lima (PKL) pada Senin siang. Aksi ini terjadi ketika petugas gabungan tengah melakukan sosialisasi sekaligus penertiban di kawasan yang dikenal sebagai pusat kerajinan batik khas Cirebon.

Para pedagang menolak ditertibkan karena belum adanya solusi konkrit terkait keberlangsungan usaha mereka. Mereka mengaku telah lama berjualan di badan jalan dan trotoar, dan keberadaan mereka menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Tanpa adanya kepastian tempat relokasi, pedagang enggan memindahkan lapaknya meski kegiatan penataan terus berjalan.

Pedagang Kelapa Trusmi Suarakan Kekhawatiran

Salah satu momen yang menonjol dalam aksi protes ini adalah suara keras seorang pedagang kelapa bernama Kholifah. Ia menegaskan bahwa pelarangan berjualan tanpa adanya solusi hanya akan merugikan pedagang kecil yang sehari-harinya menggantungkan hidup dari usaha tersebut.

“Jangan cuma melarang, kami ingin solusi dan kita juga tidak untung sampai jutaan. Kita juga akan mengikuti kalau kebijakannya betul bahkan pemerintah desa juga belum ada ucapan terkait relokasinya,” ujar Kholifah kepada wartawan saat menanggapi sosialisasi dari petugas gabungan.

Meski sempat bersikeras menolak pindah, Kholifah akhirnya bersedia memindahkan lapaknya setelah Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, memberikan penjelasan terkait penataan kawasan wisata Trusmi dan langkah-langkah pemerintah dalam memberikan solusi bagi pedagang.

Penertiban dan Sosialisasi oleh Pemerintah

Sosialisasi ini dilakukan oleh Forkopimda Kabupaten Cirebon dan tim gabungan dari berbagai instansi terkait, termasuk pihak desa dan dinas pariwisata. Petugas menertibkan beberapa lapak pedagang yang masih menempati badan jalan maupun trotoar agar tidak mengganggu aktivitas kendaraan dan pejalan kaki.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjadikan Batik Trusmi sebagai kawasan wisata ikonik dan tertib, sejalan dengan instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Wakil Bupati Agus Kurniawan Budiman menegaskan bahwa penertiban bukan sekadar pelarangan, melainkan bagian dari strategi penataan kawasan.

“Pemerintah daerah akan memberikan solusi terkait penertiban ini, di antaranya kita akan komunikasi dengan pihak-pihak terkait termasuk masyarakat. Harapannya, ke depan kawasan Trusmi ini lebih tertib, aman, dan indah,” kata Agus.

Komunikasi dan Relokasi sebagai Solusi

Salah satu fokus utama pemerintah adalah komunikasi intensif dengan pedagang dan pemilik batik. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kesepahaman mengenai relokasi lapak, penataan kawasan, dan penyediaan fasilitas penunjang seperti area parkir bagi wisatawan.

Langkah ini juga mencakup penataan kawasan agar Batik Trusmi dapat menyaingi kawasan wisata lain yang sudah populer, seperti Malioboro di Yogyakarta. Pemerintah ingin menciptakan destinasi wisata yang nyaman, aman, dan menarik, sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi para pedagang dan pengrajin batik.

Dalam jangka panjang, pemerintah akan memetakan lokasi strategis untuk relokasi pedagang agar tetap dapat berjualan, namun tidak mengganggu estetika dan mobilitas di kawasan wisata. Solusi ini menjadi langkah penting agar penataan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi semua pihak.

Langkah Pemerintah Daerah dan KDM

Sebelumnya, KDM (Komite Dewan Manajemen) mendatangkan tim bersih-bersih dan meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menata kawasan Trusmi agar menjadi ikon wisata. Kegiatan ini menekankan pentingnya estetika kawasan, kebersihan, serta penataan jalur pejalan kaki dan kendaraan.

Pemerintah daerah merespons dengan menyusun rencana penataan yang komprehensif, termasuk:

1. Relokasi pedagang ke area yang telah ditentukan agar tidak menutup akses jalan utama dan trotoar.
2. Penataan lapak dan kios agar sesuai standar estetika dan keselamatan.
3. Penyediaan fasilitas pendukung, termasuk area parkir, tempat sampah, dan signage informasi bagi wisatawan.
4. Sosialisasi berkelanjutan untuk memastikan pedagang memahami aturan dan manfaat penataan kawasan.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap Batik Trusmi dapat menjadi kawasan wisata yang tertib, nyaman, dan ikonik, sekaligus tetap mendukung ekonomi para pedagang dan pengrajin batik lokal.

Reaksi Pedagang dan Harapan Masa Depan

Pedagang menunjukkan sikap yang kooperatif setelah diberikan penjelasan, terutama mengenai relokasi dan keberlanjutan usaha mereka. Kholifah, misalnya, menyatakan bahwa ia tidak akan melanggar aturan selama pemerintah menyediakan solusi konkret.

“Kami hanya ingin kepastian, tempat relokasi yang jelas, dan agar usaha kami tetap bisa berjalan. Kalau ada solusi, kami siap mengikuti aturan,” ujarnya.

Warga dan pedagang berharap agar penataan ini tidak sekadar simbolik, tetapi benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu, penataan kawasan juga diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan, meningkatkan pendapatan, serta menegaskan identitas Batik Trusmi sebagai destinasi budaya dan kerajinan khas Cirebon.

Penataan Kawasan Wisata sebagai Prioritas

Pemerintah menekankan bahwa Batik Trusmi bukan hanya pusat perdagangan batik, tetapi juga ikon budaya dan destinasi wisata yang penting bagi Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, penataan kawasan harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari estetika, aksesibilitas, hingga kelangsungan ekonomi pedagang.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan pemilik usaha batik, diharapkan kawasan wisata Trusmi dapat menjadi model penataan kawasan wisata yang seimbang antara kepentingan ekonomi, budaya, dan kenyamanan pengunjung.

Pemerintah daerah juga memastikan bahwa komunikasi dan konsultasi akan terus berjalan, agar setiap langkah penertiban dan relokasi dapat diterima secara adil dan transparan oleh semua pihak.

Kesimpulan

Aksi protes pedagang di Batik Trusmi menjadi pengingat bahwa penataan kawasan wisata harus memperhatikan keseimbangan antara estetika, regulasi, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah Kabupaten Cirebon menunjukkan komitmen melalui sosialisasi, komunikasi intensif, dan rencana relokasi yang jelas.

Ke depan, Batik Trusmi diharapkan menjadi kawasan wisata tertib dan nyaman, sekaligus tetap menjadi pusat ekonomi kreatif bagi pedagang dan pengrajin batik. Dengan pendekatan kolaboratif ini, kawasan wisata Batik Trusmi berpotensi menjadi ikon budaya yang mendunia tanpa mengorbankan kesejahteraan pedagang lokal.