(KOMPAS.com/Tria Sutrisna)
Suasana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025), mendadak ramai dipadati ribuan buruh yang menyuarakan aspirasi mereka. Gelombang massa aksi yang datang dari berbagai serikat pekerja ini akhirnya mendapat ruang dialog setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani, turun tangan langsung menerima perwakilan mereka.
Puan hadir tidak sendirian. Ia didampingi sejumlah tokoh DPR, antara lain Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, serta anggota Komisi IX Edy Wuryanto. Sekitar pukul 12.50 WIB, rombongan berjalan menuju Gedung Nusantara dan langsung masuk ke Ruang Abdul Muis, tempat perwakilan buruh sudah menunggu. Di antara mereka tampak pimpinan KSPSI Andi Gani Nena Wea, perwakilan KSPI yang dipimpin Said Iqbal, serta beberapa tokoh buruh lain.
Pertemuan diawali dengan suasana akrab. Puan dan rombongan DPR menyalami satu per satu perwakilan buruh, sebelum akhirnya duduk berhadapan dalam forum audiensi. Dengan tenang, Puan membuka pertemuan itu: “Silakan teman-teman, apa yang ingin disampaikan,” ujarnya.
Para buruh pun langsung menyampaikan lima tuntutan utama yang menjadi dasar aksi besar-besaran ini:
-
Mendesak DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan.
-
Menolak kebijakan upah murah.
-
Menuntut penghapusan sistem outsourcing.
-
Mendukung Polri dalam menegakkan hukum.
-
Menegakkan supremasi sipil.
Menurut Andi Gani, aksi ini melibatkan sekitar 10.000 buruh. Uniknya, rencana aksi sengaja tidak diumumkan secara luas, melainkan hanya disebarkan di lingkup internal dua konfederasi besar (KSPSI dan KSPI). Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak luar yang menyusup dan merusak jalannya demonstrasi.
Aksi 22 September 2025 ini menjadi catatan penting: ribuan buruh bukan hanya berteriak di jalan, tetapi juga berhasil membuka ruang dialog langsung dengan pimpinan legislatif. Pertemuan ini menegaskan bahwa suara buruh tetap menjadi bagian penting dalam dinamika politik dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
