Anak-anak berkategori nakal mulai memasuki barak militer untuk mengikuti pendidikan karakter (Tangkapan Layar)
Buletinmedia.com – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan sementara program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Menurutnya, kebijakan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh karena berpotensi melanggar hak-hak anak, khususnya terkait prinsip non-diskriminasi dan pelabelan negatif terhadap siswa.
Jasra menjelaskan, hasil pengawasan yang dilakukan KPAI menunjukkan sejumlah keprihatinan, baik dari sisi regulasi maupun pendekatan pelatihan di barak militer. Ia menekankan bahwa pelatihan terhadap anak-anak tidak bisa disamakan dengan pelatihan militer. Karena itu, ia meminta agar para pelatih yang terlibat juga dievaluasi agar pendekatan mereka lebih komunikatif dan ramah anak.
Selain evaluasi metode pelatihan, Jasra juga menyoroti pentingnya perbaikan fasilitas dan sarana pendidikan di barak. Ia menegaskan bahwa program ini seharusnya tidak hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga menjunjung prinsip perlindungan anak. “Melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Harus ada perspektif pelindung anak dan prinsip safe child guarding,” tegasnya.
KPAI juga mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada perubahan jangka pendek yang terlihat segera setelah program selesai. Jasra berharap ada pemantauan jangka panjang terhadap anak-anak yang telah mengikuti pelatihan di barak militer, untuk memastikan dampaknya benar-benar positif dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa disiplin yang muncul tidak boleh hanya bersifat sesaat.
“Yang kita lihat dari video, anak-anak tampak lebih patuh dan tidak bolos sekolah. Tapi apakah perubahan itu akan bertahan? Itu yang harus terus dipantau oleh Pemprov Jabar,” ujar Jasra. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program tidak bisa hanya dinilai dari hasil visual sesaat, melainkan dari perubahan perilaku dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang.
