Ilustrasi rumah.(Dok. BP Tapera)
Buletinmedia.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, kembali menegaskan komitmennya yang kuat untuk mewujudkan program ambisius pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Ia memastikan bahwa transparansi akan dijaga dengan ketat dalam pengelolaan basis data terkait program ini, serta menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara kementerian dan lembaga-lembaga terkait untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai langkah awal yang konkret, Erick menjelaskan bahwa Kementerian BUMN telah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam memanfaatkan lahan-lahan potensial yang ada untuk pembangunan hunian yang berbasis pada konsep transportasi terintegrasi, yang dikenal dengan istilah transit-oriented development (TOD).
Erick mengungkapkan bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI), sebagai salah satu BUMN yang terlibat dalam proyek ini, telah mengidentifikasi sejumlah lahan yang sangat potensial untuk dijadikan lokasi pembangunan hunian TOD. Menurutnya, setidaknya terdapat antara enam hingga delapan proyek percontohan yang sudah disiapkan dan formulasi pembangunannya telah tersedia, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek serupa di masa depan. Proyek-proyek TOD ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menciptakan hunian yang tidak hanya terjangkau tetapi juga terintegrasi dengan transportasi publik yang efisien, sehingga dapat mendukung pengurangan kemacetan dan memudahkan mobilitas masyarakat.
Fokus utama dari program pembangunan TOD ini adalah untuk mendukung pencapaian target pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Setiap proyek TOD yang dilaksanakan diharapkan mampu menyediakan antara 800 hingga 1.000 unit hunian vertikal, dengan alokasi sekitar 60 persen dari total unit hunian untuk rumah non-subsidi dan sekitar 40 persen untuk rumah subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya mampu menyediakan rumah yang terjangkau tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang mudah ke sarana transportasi publik yang efisien.
Erick juga menekankan pentingnya pembaruan dan pembenahan data yang berasal dari para pengembang perumahan dan notaris. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, seperti kasus sertifikat rumah yang tidak diberikan atau proyek rumah subsidi yang belum selesai dibangun. Dengan adanya pembaruan data yang lebih akurat dan transparan, Erick berharap tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan dana pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan perumahan, dan bahwa setiap rumah yang telah dibangun benar-benar dapat diberikan kepada masyarakat yang berhak. “Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang telah disalurkan tidak disalahgunakan dan bahwa hak-hak masyarakat yang telah menyisihkan pendapatannya untuk membayar rumah subsidi tetap terlindungi,” ujar Erick dengan tegas.
Selain itu, Erick juga mendorong adanya perbaikan dan peningkatan tata kelola perusahaan, khususnya di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), yang memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BTN, yang merupakan bank yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam pembiayaan perumahan di Indonesia dengan proporsi mencapai 82 persen, diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya, baik dalam hal pelayanan maupun pengelolaan dana, guna memastikan bahwa proses pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Dengan demikian, Erick berharap bahwa program pembangunan 3 juta rumah dapat terealisasi dengan sukses dan memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
