Dewan Pengurus Daerah (DPD) DEPRINDO Cirebon Raya menggelar kegiatan halal bihalal sekaligus peresmian kantor baru pada Rabu, 6 Mei 2026 yang berlokasi di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. (Tangkapan Layar)
CIREBON, Buletinmedia.com – DPD DEPRINDO Cirebon Raya menggelar kegiatan halal bihalal sekaligus peresmian kantor baru pada Rabu, 6 Mei 2026. Acara tersebut berlangsung di kantor baru DEPRINDO yang berlokasi di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa.
Kegiatan yang mengusung tema “Merajut Silaturahmi, Membangun Sinergi, Mengokohkan Properti” itu dihadiri berbagai pihak mulai dari pengembang properti, perbankan, hingga unsur pemerintahan daerah. Acara dimulai pukul 13.00 WIB dan menjadi momentum penting bagi DEPRINDO dalam memperkuat kolaborasi industri properti di wilayah Ciayumajakuning.
Sekretaris DPD DEPRINDO Cirebon Raya, Faby Kriyan, yang mewakili Ketua DPD DEPRINDO Cirebon Raya, Mansur, menyampaikan bahwa DEPRINDO hadir sebagai wadah komunikasi dan diskusi bagi para pelaku industri properti.
Menurutnya, tantangan sektor properti saat ini membutuhkan sinergi yang kuat antarpengembang agar mampu menghadapi berbagai dinamika, baik dari sisi regulasi, pembiayaan, hingga kebutuhan pasar masyarakat.
Faby menjelaskan bahwa wilayah kerja DEPRINDO Cirebon Raya mencakup Kota dan Kabupaten Cirebon, Majalengka, Indramayu, hingga Subang. Organisasi tersebut bahkan menargetkan mampu menghimpun hingga 1.000 anggota di wilayah Ciayumajakuning dan sekitarnya.
“Kami ingin DEPRINDO menjadi rumah besar bagi para pengembang properti untuk saling mendukung, berdiskusi, dan mencari solusi bersama,” ujar Faby.
Sementara itu, Ketua DPW DEPRINDO Jawa Barat, Hendrik Pangharapan, berharap kantor baru DEPRINDO Cirebon Raya dapat menjadi pusat lahirnya berbagai gagasan dan solusi bagi para anggota.
Ia menilai keberadaan kantor baru tersebut bukan hanya sebagai tempat administratif, tetapi juga menjadi pusat kolaborasi untuk memperkuat industri properti di daerah.
Dalam kesempatan itu, Hendrik juga menyoroti persoalan LSD atau Lahan Sawah Dilindungi yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi pengembang properti. Menurutnya, kepastian hukum dan regulasi terkait lahan menjadi hal penting agar pembangunan perumahan dapat berjalan lebih optimal.
Selain persoalan lahan, Hendrik menyebut sektor rumah subsidi masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Tingginya permintaan rumah subsidi dinilai sebagai peluang besar bagi para pengembang untuk terus menghadirkan hunian yang terjangkau dan layak bagi masyarakat.
“Rumah subsidi masih sangat dibutuhkan masyarakat. Ini menjadi peluang besar bagi pengembang untuk terus berkembang,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP DEPRINDO, Djarot Warjito, menegaskan pentingnya membangun ekosistem properti yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.
Menurut Djarot, kebutuhan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Saat ini diperkirakan masih ada sekitar 15 juta masyarakat yang belum memiliki rumah, sementara jumlah pembangunan rumah baru setiap tahun masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Ia menjelaskan, pembangunan rumah baru saat ini berada di angka sekitar 350 ribu unit per tahun. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan masyarakat secara nasional.
Karena itu, Djarot mengajak seluruh pelaku industri properti untuk terus bersinergi dalam membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
“Mari bersinergi dan berkolaborasi untuk membantu saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah,” ujar Djarot.
Djarot juga menjelaskan salah satu keunggulan DEPRINDO dibanding organisasi lainnya adalah penggunaan sistem database terintegrasi. Sistem tersebut diharapkan mampu mempermudah koordinasi dan pengelolaan data anggota secara lebih modern dan efisien.
Selain itu, DEPRINDO juga memiliki program DEPRINDO Akademi yang berfungsi sebagai sarana edukasi dan peningkatan kapasitas anggota. Melalui program tersebut, anggota dapat memperoleh pembelajaran langsung dari para ahli di bidang properti, mulai dari pengembangan bisnis, regulasi, hingga strategi pemasaran.
Tidak hanya fokus pada pengembangan bisnis, DEPRINDO juga menyediakan layanan advokasi bagi para anggota. Layanan tersebut bertujuan membantu pengembang dalam menghadapi berbagai persoalan hukum maupun kendala di lapangan.
Dukungan terhadap perkembangan sektor properti juga datang dari Anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Cirebon, Muhidin. Ia menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus membuka ruang komunikasi dan diskusi bersama para pelaku industri properti di wilayah Cirebon.
Menurut Muhidin, sinergi antara pemerintah daerah dan pengembang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sektor properti sekaligus memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
“Kami siap membuka ruang komunikasi dan diskusi agar pembangunan properti di Cirebon bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, dukungan dari sektor perbankan disampaikan oleh Branch Manager Bank BTN Cirebon, Toga Silitonga. Ia menegaskan komitmen pihak perbankan dalam mendukung pembiayaan sektor properti, khususnya perumahan subsidi dan pembiayaan rumah masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antara perbankan dan pengembang menjadi faktor penting dalam mempercepat akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.
Peresmian kantor baru DEPRINDO Cirebon Raya diharapkan mampu memperkuat peran organisasi sebagai pusat kolaborasi industri properti di wilayah Ciayumajakuning. Dengan dukungan berbagai pihak, DEPRINDO optimistis dapat membantu mendorong pertumbuhan sektor properti sekaligus meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki hunian layak.
Keberadaan kantor baru tersebut juga menjadi simbol semangat baru bagi para pengembang properti di Cirebon Raya untuk terus tumbuh, berinovasi, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
