istockphoto/oleksandra trolan
Pemerintah Vietnam resmi menginstruksikan semua perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan internet di negara itu untuk membatasi akses terhadap aplikasi Telegram, yang kini dianggap sebagai platform berisiko tinggi terhadap keamanan nasional.
Instruksi tegas tersebut disampaikan oleh Departemen Telekomunikasi di bawah naungan Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam. Para penyedia layanan digital diberi tenggat waktu hingga 2 Juni 2025 untuk melaporkan progres pembatasan akses, dan diminta melakukan tindakan konkret terhadap platform pesan instan asal Rusia itu.
🔍 Tuduhan Serius: Sarang Terorisme hingga Jual-Beli Narkoba?
Langkah keras ini tidak datang tanpa alasan. Dalam laporan yang dirilis oleh Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi, Telegram dituding telah menjadi wadah berbagai aktivitas ilegal yang membahayakan stabilitas sosial dan politik.
Dari sekitar 9.600 grup Telegram yang aktif di Vietnam, lebih dari 68 persen diduga terlibat dalam tindak kejahatan, mulai dari penyebaran propaganda anti-pemerintah, jaringan perdagangan narkoba, hingga perencanaan aksi terorisme. Pemerintah Vietnam menilai Telegram tidak cukup kooperatif dalam menyaring konten berbahaya tersebut, sehingga dibutuhkan langkah tegas.
📡 Semua Operator Wajib Tindak: Telegram Diblokir Perlahan?
Wakil Direktur Departemen Telekomunikasi, Nguyen Anh Cuong, mengonfirmasi bahwa seluruh operator telekomunikasi kini berada di bawah kewajiban formal untuk membatasi akses Telegram. Meskipun belum ada pernyataan resmi tentang total blokir, namun arah kebijakan ini memperjelas bahwa Telegram berada di ujung tanduk di Vietnam.
📬 Telegram Tanggapi Teguran: Proses Peninjauan Sedang Berjalan
Menanggapi tekanan pemerintah, pihak Telegram akhirnya buka suara. Dalam pernyataan resmi mereka, Telegram mengaku telah menerima pemberitahuan dari Otoritas Telekomunikasi Vietnam pada pagi hari 23 Mei 2025, yang memuat prosedur sesuai regulasi baru.
Telegram menyatakan mereka akan memberikan respons resmi pada 27 Mei 2025, dan saat ini tengah memproses permintaan yang diajukan pemerintah Vietnam sesuai prosedur.
🧠 Opini Publik Terbelah: Perlindungan Siber atau Sensor Berlebihan?
Kebijakan pembatasan Telegram menuai reaksi beragam dari generasi muda Vietnam. Sebagian pihak mendukung tindakan ini sebagai bentuk perlindungan dari ancaman siber, terlebih dengan meningkatnya kejahatan digital.
Namun di sisi lain, tidak sedikit yang menyuarakan kekhawatiran atas kebebasan berkomunikasi, terutama karena Telegram digunakan luas untuk keperluan pekerjaan, komunitas, dan komunikasi personal. Mereka khawatir pembatasan ini justru menciptakan pembungkaman digital yang bisa berdampak luas.
