sumber foto : freepik
Premanisme masih menjadi momok di berbagai sudut Indonesia. Tak hanya mengganggu ketertiban sosial masyarakat, aksi para preman ini juga mengancam kelangsungan bisnis dan investasi, termasuk industri strategis seperti pabrik mobil listrik.
Kasus terbaru terjadi di Subang, Jawa Barat, di mana pabrik BYD asal Tiongkok dan Vinfast asal Vietnam dilaporkan mendapat gangguan dari organisasi kemasyarakatan (ormas). Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan insiden ini ke publik, meski tak menyebutkan nama ormas pelaku.
Ketua Periklindo, Moeldoko, membenarkan laporan itu. Ia menyatakan bahwa pabrik Vinfast juga menjadi sasaran aksi serupa. Namun, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah adanya gangguan saat ini. Menurutnya, insiden tersebut merupakan peristiwa lama dan situasi di Subang kini sudah jauh lebih kondusif.
“Silakan cek langsung, sudah aman. Kasat Sersenya di Subang sekarang juga sangat sigap,” ujar Dedi di Bandung, Rabu (23/4/2025).
Upaya konfirmasi lebih lanjut terhadap Bupati Subang 2025-2030, Reynaldy Putra Andita, masih belum mendapatkan respons hingga berita ini ditayangkan.
Fenomena gangguan ormas terhadap investasi bukan kasus baru di tanah air. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, sebelumnya juga pernah melaporkan aksi ormas yang meminta “jatah” dari proyek-proyek industri kepada Presiden Prabowo Subianto. Sayangnya, hingga kini, tindakan nyata dari negara untuk menumpas aksi premanisme ini masih belum terlihat.
Menurut Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, suburnya ormas hingga perilaku premanisme disebabkan oleh rendahnya serapan tenaga kerja sektor formal di tengah kondisi ekonomi sulit. Hal ini membuat banyak orang beralih ke sektor informal, bahkan masuk ke ormas yang kemudian dipolitisasi untuk kepentingan tertentu.
“Fungsi-fungsi informal seperti mobilisasi massa, pengamanan lahan, atau perlindungan politik semakin dibutuhkan. Ini membuka jalan bagi menjamurnya ormas,” jelas Andry.
Andry juga menyoroti keberadaan pejabat publik di dalam struktur ormas, yang memperparah situasi. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali tak berdaya menghadapi kekuatan politik di belakang ormas.
Menggunakan data PPATK, Andry memperkirakan bahwa shadow economy, termasuk aktivitas premanisme dan pungli, berkontribusi 8,3-10 persen dari PDB Indonesia. Dengan PDB nasional sebesar Rp22 ribu triliun, potensi kerugian akibat shadow economy bisa mencapai Rp2.200 triliun.
“Premanisme ini bentuk lain dari kebocoran ekonomi yang tidak kalah serius,” tegasnya.
Andry mengingatkan bahwa premanisme menjadi red flag serius bagi investor asing, yang mengutamakan kepastian hukum dan biaya. Ketidakpastian ini bisa mendorong investor hengkang dari Indonesia.
Ia juga menyoroti minimnya sikap tegas dari Presiden Prabowo Subianto terhadap isu ini, mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberantas premanisme yang merusak iklim investasi.
Di sisi lain, CNNIndonesia.com juga mencoba meminta tanggapan dari Ketua DPP Apindo Jabar, Ning Wahyu Astutik, dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang. Namun, hingga kini, keduanya belum memberikan jawaban resmi.
Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal, menilai pertumbuhan ormas tak lepas dari praktik politisasi kepala daerah. Ia menyerukan perubahan pola pikir para pemimpin daerah untuk mengutamakan keberlanjutan investasi daripada keuntungan sesaat.
“Keuntungan investasi akan dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat. Kepala daerah harus berani menindak ormas-ormas yang mengganggu iklim investasi,” ujar Faisal.
Menurut Faisal, kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk membersihkan praktik premanisme dari tanah investasi Indonesia.
Sementara itu, Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menduga adanya unsur kesengajaan dalam pembiaran premanisme, sebagai alat tawar-menawar tertentu.
Ia menilai bahwa pemerintah sebenarnya mampu bertindak tegas, seperti klaim Gubernur Dedi tentang kondusifitas pabrik BYD di Subang. Namun, hubungan saling menguntungkan antara negara dan ormas membuat pembasmian penuh sulit tercapai.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, sempat mengomentari isu ini. Ia menyebut perlunya diskusi lebih intensif untuk mencari solusi, meski belum merinci langkah konkret yang akan diambil pemerintah.
