Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Tangkapan Layar)
Buletinmedia.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer milik TNI dan Polri akan mulai diterapkan pada Jumat, 2 Mei mendatang. Program ini bertujuan memberikan pembinaan disiplin bagi siswa yang dinilai sulit ditangani oleh pihak sekolah maupun orang tua. Dedi menyatakan, surat edaran gubernur terkait program ini telah disiapkan dan sejumlah kepala sekolah serta daerah telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakannya.
Menurut Dedi, keputusan ini diambil karena semakin banyak laporan tentang siswa yang mengalami masalah perilaku, seperti membolos, tawuran, kecanduan gim, hingga tidak patuh kepada orang tua. Ia menyoroti bahwa banyak orang tua dan guru sudah tidak mampu menangani anak-anak tersebut. “Banyak orang tua yang tidak sanggup lagi menghadapi anaknya. Guru juga sudah kewalahan,” kata Dedi dalam pernyataannya usai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta pada Selasa, 29 April.
Dedi juga menyinggung bahwa banyak faktor sosial turut memperburuk situasi, seperti tekanan ekonomi, jeratan pinjaman online, dan lemahnya kontrol di rumah. Ia menyebut salah satu contoh ekstrem adalah kasus delapan siswa SMP di Purwakarta yang membunuh kakeknya karena kecanduan gim Mobile Legends. Kasus ini menjadi simbol daruratnya penanganan perilaku menyimpang di kalangan pelajar.
Melalui program ini, para siswa bermasalah akan mengikuti kegiatan pembinaan di barak-barak TNI dan Polri. Dedi menegaskan bahwa program ini bukan pelatihan militer, melainkan fokus pada pembentukan disiplin, kebugaran, dan pembiasaan hidup sehat. “Tujuannya agar mereka tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak pakai obat-obatan seperti eksimer atau ciu,” ujarnya.
Adapun kriteria siswa yang akan dikirim meliputi pelaku tawuran, pemabuk, siswa yang kecanduan gim hingga lupa waktu, membangkang pada orang tua, hingga sering membuat keributan di sekolah. Dedi mengklaim program ini sudah melalui pembahasan dengan pihak TNI dan Polri serta mendapat dukungan luas dari kepala sekolah dan masyarakat. “Cek saja di media sosial, yang paling mendukung kebijakan ini adalah rakyat Jawa Barat,” katanya dengan yakin.
