Kondisi rumah di bantaran sungai Ciliwung yang terdampak banjir bandang di Kampung Pensiunan, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 3 Maret 2025. (Sumber Foto : Antara/Yulius Satria Wijaya)
Buletinmedia.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, serta para kepala daerah di Jawa Barat sepakat untuk memulai upaya penyelesaian permasalahan lingkungan dari Bogor. Langkah ini diambil karena Bogor merupakan daerah hulu yang berperan besar dalam berbagai isu lingkungan di Jawa Barat. Dedi menekankan pentingnya penataan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan lingkungan untuk mencegah dampak negatif pada ekosistem.
“Kami kembali menjadikan Bogor sebagai pusat perhatian dan memulai rehabilitasi lingkungan dari sini, karena banyak persoalan bermula dari wilayah ini,” ujar Dedi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Jawa Barat terkait pengendalian alih fungsi lahan dalam pertemuan di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025) malam.
Bogor sebagai Pusat Peradaban Sunda
Keputusan menjadikan Bogor sebagai titik awal perbaikan lingkungan juga didasarkan pada nilai historisnya. Bogor pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Sunda pada masa lalu.
Mengutip dari situs Kompas.id, saat pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sekitar tahun 1482–1521, ibu kota Kerajaan Sunda dipindahkan dari Kawali, Ciamis, ke Pakuan Pajajaran, yang kini dikenal sebagai Kota Bogor. Perubahan ini menandai puncak kejayaan kerajaan tersebut.
Menurut catatan Tome Pires dari 1513, ibu kota Kerajaan Sunda disebut sebagai “Dayo” (dayeuh), yang terletak di wilayah pegunungan dan berjarak sekitar dua hari perjalanan dari pelabuhan Kalapa (sekarang Jakarta). Hal ini menguatkan posisi Bogor sebagai pusat pemerintahan penting dalam sejarah Nusantara.
“Bogor dahulu adalah pusat Kerajaan Sunda. Jika seseorang melakukan kebaikan di Bogor, maka dampak positifnya akan menyebar ke berbagai tempat,” tambah Dedi.
Sinergi dalam Menangani Permasalahan Lingkungan dan Sosial
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang membahas pemulihan pasca-bencana banjir serta permasalahan sosial di Jawa Barat. Dedi menyoroti peningkatan masalah kesehatan yang sering terjadi setelah banjir, sementara Menteri Sosial menekankan pentingnya pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih tepat sasaran dalam mengatasi kemiskinan.
Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan masalah lingkungan dan sosial dapat ditangani secara menyeluruh. Langkah awal dari Bogor ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
