ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad, Ada Potensi Konflik Kepentingan

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa Kontrak Raffi Ahmad oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah, nilai kontrak perusahaan tersebut dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Temuan tersebut mencakup delapan paket pengadaan jasa Kontrak Raffi ahmad dalam rentang 2024 hingga 2026. Pengadaan itu meliputi penayangan konten promosi melalui YouTube, Instagram, dan TikTok, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah.

Dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026), ICW menyebut data tersebut bersumber dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercatat dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

ICW menilai temuan tersebut perlu menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut besarnya anggaran negara yang digunakan, tetapi juga berkaitan dengan transparansi pengadaan, efektivitas penggunaan uang publik, persaingan usaha, hingga potensi konflik kepentingan.

Delapan Paket Pengadaan Kontrak Raffi Ahmad Senilai Rp14,69 Miliar

Berdasarkan data yang dipaparkan ICW, pengadaan jasa influencer/Kontrak Raffi Ahmad tersebut berasal dari dua kementerian dengan periode pelaksanaan berbeda.

Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya tercatat mengadakan lima paket jasa influencer pada 2024. Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket serupa pada 2025 hingga 2026 melalui sejumlah satuan kerja di lingkungan kementerian tersebut.

Pengadaan dari Kemendikbudristek mencakup publikasi melalui kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Selain penayangan konten digital, terdapat pula pengadaan jasa Kontrak Raffi Ahmad dalam kegiatan atau acara pemerintah.

Berikut rincian lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek pada 2024:

1. Penayangan video melalui YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902.
2. Penayangan Instagram Reels akun @raffinagita1717 senilai Rp205.893.300.
3. Penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 senilai Rp575.655.000.
4. Jasa kehadiran atau event attendance Raffi Ahmad senilai Rp2.521.329.200.
5. Penayangan konten melalui TikTok @raffinagita1717 senilai Rp144.423.600.

Jika dijumlahkan, lima paket pengadaan tersebut mencapai Rp3.900.000.002.

Sementara itu, tiga paket pengadaan dari KKP memiliki nilai kontrak yang jauh lebih besar. Ketiganya berlangsung pada 2025 hingga 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket influencer engagement melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut senilai Rp3.596.955.000 pada 2025.
2. Paket influencer engagement untuk pembangunan BINS melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya senilai Rp3,6 miliar pada 2025.
3. Jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap senilai Rp3,6 miliar pada 2026.

Dengan demikian, total kontrak pengadaan dari KKP mencapai Rp10.796.955.000.

Apabila digabungkan dengan pengadaan dari Kemendikbudristek, total nilai delapan paket tersebut mencapai Rp14.696.955.002.

ICW Pertanyakan Konsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran

ICW mengidentifikasi sedikitnya lima persoalan dalam pengadaan jasa kontrak Raffi Ahmad tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

ICW mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan tersebut menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta melakukan pembatasan terhadap sejumlah belanja yang dinilai dapat dihemat.

Beberapa komponen yang menjadi perhatian antara lain belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, hingga kegiatan lain yang dinilai tidak menjadi prioritas.

Namun, ICW mempertanyakan keberlanjutan pengadaan jasa Kontrak Raffi Ahmad dan influencer dengan nilai miliaran rupiah di tengah kebijakan penghematan tersebut.

KKP, misalnya, tercatat mengadakan dua paket jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 dengan total nilai Rp7,2 miliar. Pengadaan serupa kembali dilakukan pada 2026 dengan nilai Rp3,6 miliar.

Artinya, total kontrak jasa influencer melalui perusahaan tersebut di lingkungan KKP mencapai Rp10,8 miliar selama periode 2025–2026.

ICW juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang menghadapi penurunan transfer anggaran.

Pada 2026, pagu transfer ke daerah disebut turun menjadi sekitar Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

Selain itu, ICW menyoroti kebijakan pemotongan sejumlah komponen transfer ke daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah, terutama ketika sejumlah daerah harus menyesuaikan belanja pembangunan dan pelayanan publik akibat keterbatasan anggaran.

ICW secara khusus mempertanyakan pengadaan Instagram Story senilai Rp575,65 juta melalui akun @raffinagita1717.

Nilai tersebut dibandingkan dengan alokasi dana desa yang menurut perhitungan ICW hanya tersisa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk rata-rata desa pada 2026.

Perbandingan tersebut digunakan ICW untuk menyoroti prioritas penggunaan uang negara, terutama ketika pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja di berbagai sektor.

Manfaat Pengadaan Influencer Dinilai Belum Terukur

Persoalan kedua yang disoroti ICW berkaitan dengan manfaat dan efektivitas pengadaan jasa influencer menggunakan anggaran negara.

ICW mempertanyakan urgensi kementerian menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan publikasi dan promosi program pemerintah, sementara masing-masing instansi sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri.

Perangkat tersebut mencakup biro hubungan masyarakat, akun media sosial resmi, situs web kementerian, hingga unit pendukung teknologi informasi yang telah didukung oleh pegawai dan anggaran negara.

Kemendikbudristek, misalnya, memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Sementara itu, KKP juga memiliki Biro Hubungan Masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi dan penyebarluasan informasi mengenai program serta kebijakan kementerian.

Menurut ICW, keberadaan perangkat komunikasi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan sebelum kementerian mengalokasikan anggaran tambahan untuk menggunakan jasa influencer.

Bukan berarti penggunaan influencer tidak diperbolehkan, tetapi pengadaan tersebut harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, tujuan terukur, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

ICW juga secara khusus mempertanyakan paket event attendance atau jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar.

Organisasi antikorupsi tersebut menilai pemerintah perlu menjelaskan alasan menghadirkan figur publik dalam kegiatan tersebut, termasuk manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Keterbukaan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), laporan pelaksanaan kegiatan, serta indikator keberhasilan menjadi hal penting untuk menilai apakah pengadaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tanpa adanya indikator yang jelas, publik akan kesulitan mengetahui apakah anggaran miliaran rupiah tersebut sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Spesifikasi Pengadaan Diduga Berpotensi Membatasi Persaingan

Persoalan ketiga berkaitan dengan spesifikasi pengadaan yang dinilai ICW berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu.

ICW mencatat empat paket penayangan konten dari Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing dalam katalog elektronik.

Namun, nama paket pengadaan tersebut secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Menurut ICW, pencantuman nama kanal dan akun media sosial tertentu dalam spesifikasi pengadaan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti proses pengadaan.

Pasalnya, apabila kebutuhan pemerintah sejak awal telah diarahkan pada kanal atau akun tertentu, penyedia lain yang menawarkan layanan sejenis berpotensi tidak memiliki kesempatan yang setara.

ICW menegaskan bahwa penggunaan katalog elektronik tidak secara otomatis menjamin persaingan yang sehat dan terbuka.

Kualitas persaingan tetap bergantung pada bagaimana kebutuhan dirumuskan, spesifikasi disusun, serta mekanisme pemilihan penyedia dilaksanakan.

Selain persoalan spesifikasi, ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga dalam sejumlah paket pengadaan tersebut.

Tiga komponen penayangan konten dari Kemendikbudristek diketahui menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.

Sementara itu, tiga paket pengadaan dari KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar untuk setiap paket.

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan tarif, serta kewajaran nilai kontrak.

Transparansi mengenai proses penentuan harga menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah anggaran yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan dan nilai pekerjaan yang diberikan.

ICW Khawatir Anggaran Kontrak Raffi Ahmad Digunakan untuk Promosi Kekuasaan

Persoalan keempat berkaitan dengan kemungkinan penggunaan anggaran negara untuk membangun citra pemerintah melalui figur publik yang memiliki popularitas tinggi.

ICW mengingatkan agar pengadaan jasa influencer tidak berubah menjadi sarana promosi pribadi maupun propaganda kekuasaan.

Menurut organisasi tersebut, pemerintah seharusnya membangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja, kebijakan yang bermanfaat, serta keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan.

Penggunaan figur populer untuk menyampaikan informasi pemerintah, menurut ICW, tetap harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak boleh mengabaikan prinsip akuntabilitas penggunaan uang publik.

Dalam keterangannya, ICW juga menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.

Setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan sejumlah bisnis RANS.

ICW menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa popularitas seorang figur publik tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran untuk jasa influencer benar-benar ditujukan bagi kepentingan publik, bukan sekadar meningkatkan citra pejabat atau institusi pemerintahan.

ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan Kontrak Raffi Ahmad sebagai Utusan Presiden

Persoalan kelima sekaligus menjadi salah satu sorotan utama ICW adalah potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat publik sekaligus pihak yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan penerima kontrak pemerintah.

Sebagaimana diketahui, Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024 sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Di sisi lain, PT Rans Animasi Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Raffi Ahmad.

ICW merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli. Berdasarkan penelusuran tersebut, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki oleh PT Rans Entertainment Indonesia.

Sementara itu, Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham PT Rans Entertainment Indonesia. Ia juga memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia serta menjabat sebagai komisaris perusahaan tersebut.

PT Rans Animasi Indonesia sendiri didirikan pada 15 April 2020.

ICW menyebut perusahaan tersebut belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024.

Persoalan kemudian muncul ketika Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024, sementara perusahaan yang memiliki keterkaitan dengannya tercatat menerima sejumlah kontrak pengadaan dari kementerian pada periode setelah pelantikan.

KKP, misalnya, tercatat melakukan tiga kali pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2025 hingga 2026 dengan total nilai mencapai Rp10,8 miliar.

Rangkaian tersebut menjadi perhatian ICW karena berkaitan dengan batas antara kepentingan bisnis pribadi dan jabatan publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, potensi konflik kepentingan perlu dikelola secara terbuka agar keputusan maupun aktivitas pejabat publik tidak menimbulkan keraguan mengenai independensi dan kepentingan yang diutamakan.

ICW menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama karena pengadaan yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan pejabat publik menggunakan anggaran negara.

Meski demikian, temuan mengenai potensi konflik kepentingan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau penyalahgunaan kewenangan. Penilaian tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap proses pengadaan, hubungan kepentingan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Transparansi Pengadaan dan Akuntabilitas Pejabat Publik Jadi Sorotan

Temuan ICW mengenai delapan paket pengadaan jasa Kontrak Raffi Ahmad senilai Rp14,69 miliar tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola belanja pemerintah.

Persoalannya bukan semata-mata mengenai besarnya nilai kontrak, melainkan juga menyangkut urgensi penggunaan jasa influencer, keterbukaan proses pengadaan, kewajaran harga, persaingan antarpelaku usaha, hingga pengelolaan potensi konflik kepentingan.

Penggunaan Kontrak Raffi Ahmad untuk menyampaikan program pemerintah pada dasarnya perlu disertai perencanaan yang transparan dan indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Terlebih, anggaran yang digunakan berasal dari uang negara sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui tujuan, proses, serta hasil dari setiap pengadaan.

ICW pun mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah semestinya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan, bukan sekadar mengandalkan popularitas figur publik.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa setiap pejabat publik perlu menjaga batas yang jelas antara kepentingan jabatan dan kepentingan bisnis, sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat tetap terjaga.