Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (25/6/2024).(Kompas.com/Dian Erika)
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara soal gelombang kritik publik yang menyebut dirinya anti-Islam setelah nama RSUD Al-Ihsan diubah menjadi RSUD Welas Asih. Dalam sebuah video yang ia unggah di media sosial dan telah diverifikasi oleh Kompas.com, Jumat (4/7/2025), Dedi menyampaikan bahwa langkah tersebut bukan bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai keislaman, melainkan bagian dari upaya rebranding dan penataan ulang identitas rumah sakit milik Pemprov Jabar.
“Assalamualaikum warga Jabar, sehat, bahagia. Saya bersyukur hari ini banyak yang memberi otokritik—baik pengamat, aktivis, hingga buzzer dari Jakarta. Ini saya anggap sebagai bentuk cinta mereka pada Jawa Barat, atau mungkin… keinginan diam-diam menjadi bagian dari warga Jabar,” ujarnya santai namun penuh sindiran.
Menurut Dedi, banyak narasi yang menuding dirinya menyimpang dari nilai-nilai Islam hanya karena mengganti nama rumah sakit. Ia pun meluruskan makna nama yang lama maupun yang baru. “Al-Ihsan berarti kebaikan. Welas Asih juga maknanya ar-Rahman ar-Rahim dalam bahasa Arab. Jadi ini bukan penghilangan nilai, tapi pergantian simbol yang tetap spiritual,” jelasnya.
Riwayat Nama dan Aset yang Jarang Diungkap
RS Al-Ihsan, lanjut Dedi, didirikan pada 1993 oleh Yayasan Al-Ihsan yang diprakarsai enam tokoh Islam dan masyarakat Jawa Barat. Meski beroperasi penuh sejak 1995, rumah sakit ini mengalami alih kepemilikan ke tangan Pemprov Jabar setelah pendirinya, Ukman Sutaryan, tersandung kasus korupsi. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 372/Pid/2003, semua aset rumah sakit dirampas untuk negara. Sejak 2005, RS Al-Ihsan resmi menjadi aset pemerintah provinsi, dan pada 2009 disahkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Ironisnya, kata Dedi, saat nama “Al-Ihsan” justru tercantum dalam kasus hukum besar, tak banyak yang bersuara keras seperti saat ini. “Nama sakral digunakan dalam tindakan korupsi, tapi para aktivis diam saja. Sekarang, ketika nama diganti demi manajemen dan legalitas yang lebih baik, malah diributkan,” sindirnya tajam.
Fokus ke Mutu, Bukan Label
Dedi pun mengingatkan bahwa nama sakral seharusnya diikuti dengan layanan yang mencerminkan kesakralan itu. Bagi dia, kualitas layanan publik lebih penting ketimbang perdebatan soal simbol. “Mau pakai nama apa pun, indah atau tidak, yang terpenting pelayanan kepada masyarakat harus berkualitas. Jangan sampai nama agamis, tapi pelayanan menyakitkan,” katanya.
Dengan penjelasan ini, Dedi berharap masyarakat melihat keputusan ini dalam konteks sejarah, hukum, dan visi pelayanan kesehatan yang lebih utuh—bukan sekadar label nama.
