Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M Prananda Prabowo (kiri) memberikan pengarahan kepada kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025). (Sumber Foto : ANTARA FOTO/Monang Sinaga/app/Spt.)
Buletinmedia.com – PDIP akhirnya mengizinkan para kepala daerahnya untuk kembali mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Acara ini telah berlangsung sejak Jumat (21/2), namun sempat diwarnai ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dari PDIP setelah adanya instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang meminta mereka menunda keikutsertaan.
Setelah tiga hari, sikap PDIP berubah. Pada 23 dan 24 Februari, beberapa kepala daerah dari PDIP mulai hadir dalam acara tersebut. Di antara yang hadir adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, serta 17 kepala daerah lainnya.
Instruksi terbaru yang memperbolehkan para kepala daerah PDIP mengikuti retret hingga selesai dijelaskan oleh juru bicara PDIP, Ahmad Basarah. Menurutnya, Megawati sejak awal tidak melarang kehadiran kadernya dalam retret, melainkan hanya meminta penundaan.
Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai bahwa perubahan sikap PDIP ini kemungkinan terjadi karena adanya lobi politik antara PDIP—melalui Pramono Anung—dengan pihak pemerintah. Ia menduga bahwa instruksi awal Megawati untuk menunda kehadiran kadernya di retret merupakan respons emosional sementara, terutama terkait dengan dinamika politik dan kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Usep juga berpendapat bahwa keputusan awal PDIP justru merugikan citra partai di mata publik. Sebab, kepala daerah yang telah terpilih seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan sinergi dengan pemerintah pusat daripada kepentingan partai.
Lebih lanjut, Usep melihat bahwa momen ini membuka peluang besar bagi PDIP untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Meskipun hingga saat ini PDIP masih memilih berada di luar pemerintahan, kemungkinan mereka akan masuk ke dalam koalisi tetap terbuka.
