Kontroversi Rapat Panja RUU TNI di Hotel Mewah
Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI periode 2024–2029 yang digelar diam-diam di Hotel Fairmont, Jakarta, menuai kritik tajam. Selain dinilai boros di tengah efisiensi anggaran, pembahasan mendadak ini juga dianggap membuka peluang kembalinya Dwifungsi TNI, yang memungkinkan prajurit aktif mengisi jabatan sipil.
Komisi I DPR RI membentuk Panja RUU TNI setelah rapat internal pada 27 Februari 2025. Utut Adianto (PDIP) ditunjuk sebagai ketua, dengan empat wakil ketua dari Golkar, Gerindra, PKS, dan Demokrat.
Rapat ini memicu protes dari Koalisi Sipil, yang menyoroti dua masalah utama: penggunaan hotel mewah untuk pembahasan kebijakan publik dan kekhawatiran terhadap potensi perluasan peran militer di ranah sipil. Berikut daftar lengkap anggota Panja berdasarkan fraksi dan daerah pemilihannya:
Pimpinan Panja RUU TNI
- Ketua: Utut Adianto (Jateng VII, PDIP)
- Wakil Ketua:
- Dave Akbarshah Fikano Laksono (Jabar VIII, Golkar)
- G. Budisatrio Djiwandono (Kaltim, Gerindra)
- Ahmad Heryawan (Jabar II, PKS)
- Anton Sukartono Suratto (Jabar VI, Demokrat)
Anggota Panja RUU TNI
- PDIP: Hasanuddin (Jabar IX), Junico Siahaan (Jabar I), Rudianto Tjen (Babel), Rachmat Hidayat (NTB II)
- Golkar: Nurul Arifin (Jabar I), Yudha Novanza Utama (Sumsel I), Gavriel Novanto (NTT II)
- Gerindra: Endipat Wijaya (Kepri), Rachel Mariam Sayidina (Jabar II), Sabam Rajagukguk (Sumut II)
- NasDem: Andina Thresia Narang (Kalteng), Amelia Anggraini (Jateng VII)
- PKB: Oleh Soleh (Jabar XI), Taufiq R. Abdullah (Jateng VI)
- PKS: Jazuli Juwaini (Banten II)
- PAN: Farah Puteri Nahlia (Jabar IX), Slamet Ariyadi (Jatim XI)
- Demokrat: Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)
Kritik terhadap RUU TNI ini terus menguat, terutama terkait implikasi terhadap demokrasi sipil di Indonesia.
