Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurija (Tangkapan Layar)
Buletinmedia.com – Polemik terkait kelalaian sekolah dalam finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) kembali mencuat, menyusul ancaman kegagalan ratusan siswa kelas XII untuk mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Pimpinan DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai kejadian ini sebagai masalah serius yang berdampak pada masa depan generasi muda Indonesia.
Cucun menyesalkan kelalaian pihak sekolah yang tidak menginput data siswa dengan tepat waktu, meskipun Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah memberikan cukup waktu bagi sekolah untuk menyelesaikan proses pendaftaran PDSS, dimulai sejak 6 Januari 2025 hingga batas akhir 31 Januari. Akibatnya, banyak siswa berprestasi yang berhak mengikuti SNBP terancam kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa ujian tertulis.
“Anak-anak ini punya mimpi untuk masa depan mereka, tetapi menjadi korban kelalaian pihak sekolah. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga tentang hilangnya kesempatan emas bagi mereka yang berprestasi,” ujar Cucun dalam keterangannya pada Jumat, 2 Februari 2025.
Sebagai informasi, SNBP adalah jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik siswa, tanpa harus mengikuti ujian tertulis. Namun, akibat kelalaian beberapa sekolah dalam menyelesaikan PDSS, sejumlah siswa yang sudah memenuhi syarat tidak dapat mendaftar.
Dalam penjelasannya, Cucun mengungkapkan bahwa meskipun ada sejumlah alasan yang disampaikan sekolah terkait kesulitan pengisian data, mulai dari kendala infrastruktur hingga dampak bencana alam, tetap saja waktu yang cukup panjang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan administrasi tersebut dengan baik. Bahkan, sekolah-sekolah yang menghadapi masalah infrastruktur pun dapat menyelesaikan proses tersebut sebelum tenggat waktu.
“Semua sekolah pasti menghadapi tantangan, tetapi ada sekolah dengan infrastruktur yang lebih buruk yang bisa menyelesaikan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah ini tidak hanya bergantung pada kondisi infrastruktur, tapi juga pada tingkat keseriusan dan tanggung jawab pihak sekolah,” tambah Cucun.
Beberapa sekolah yang gagal menyelesaikan pengisian PDSS di antaranya SMAN 1 Mempawah (Kalimantan Barat), SMKN 2 Solo (Jawa Tengah), dan SMAN 17 Makassar (Sulawesi Selatan). Kejadian ini memicu aksi protes dari siswa di sekolah-sekolah tersebut, bahkan beberapa video demonstrasi para siswa yang menangis dan mengungkapkan kekecewaannya menjadi viral di media sosial. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari guru dan pihak sekolah yang dianggap lalai.
Mereka yang protes menyampaikan kekecewaan melalui spanduk bertuliskan kalimat seperti “Guru Lalai, Kami Terbengkalai” dan “Oknum Perenggut Mimpi”, yang menggambarkan betapa besar dampak kelalaian tersebut terhadap harapan mereka untuk melanjutkan pendidikan.
Cucun berharap kejadian ini tidak terulang di masa depan dan meminta agar sistem PDSS diperbaiki agar tidak ada lagi siswa yang terlewatkan. Dia juga mengapresiasi upaya Kemendikdasmen yang sudah membantu sekolah-sekolah yang terkendala mengunggah data siswa melalui berbagai layanan pendampingan.
“Kita harus belajar dari kasus ini dan memperbaiki sistemnya agar anak-anak berprestasi tidak menjadi korban kelalaian pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Kemendikdasmen terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan solusi kepada siswa yang gagal mendaftar SNBP 2025 akibat kelalaian ini. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan pasti terkait langkah lebih lanjut yang akan diambil untuk membantu para siswa tersebut.
Dengan situasi yang semakin memanas, banyak pihak berharap agar kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh sekolah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola data siswa dan memperhatikan masa depan pendidikan anak-anak Indonesia.
