Megawati ambil alih PDIP usai Hasto Kristiyanto tertangkap (Tangkapan Layar)
Buletinmedia.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada para kepala daerah yang berasal dari partainya untuk menunda partisipasi dalam agenda retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Magelang. Keputusan ini diambil menyusul penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025. Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati.
Dalam surat itu, Megawati mengarahkan agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda perjalanan mereka ke Magelang jika sudah dalam perjalanan menuju lokasi tersebut. Mereka diminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum sebelum mengambil langkah selanjutnya.
KPK secara resmi menahan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku serta perintangan penyidikan. Dalam konferensi pers yang digelar KPK, Hasto tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol, menandakan status resminya sebagai tahanan.
Kendali Partai Langsung di Bawah Megawati
Seiring dengan penahanan Hasto, DPP PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen sebagai pengganti sementara. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri kini mengambil alih kendali langsung atas seluruh kebijakan dan arah partai.
“Dengan situasi yang terjadi hari ini, Ketua Umum tidak akan menunjuk Plt Sekjen. Semua komando dan kebijakan partai saat ini langsung dikendalikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Komar dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor DPP PDIP pada Kamis malam, 20 Februari 2025.
Komar menegaskan bahwa seluruh unsur partai, termasuk fraksi PDIP di DPR, harus tunduk dan menunggu instruksi langsung dari Ketua Umum. Hal ini mengingat fraksi DPR merupakan perpanjangan tangan dari partai, sehingga segala sikap politik yang diambil harus selaras dengan arahan Megawati.
Tuduhan Bermuatan Politik
Sementara itu, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota tim hukum partai, Ronny Talapessy, menganggap penahanan Hasto sebagai langkah yang bernuansa politis. Menurutnya, tindakan ini merupakan bentuk serangan terhadap PDIP yang memiliki dampak besar terhadap dinamika internal partai.
“Kami melihat ini sebagai sebuah penahanan politik. Ini adalah fase baru yang menunjukkan adanya upaya untuk melemahkan partai kami,” ungkap Ronny.
Lebih lanjut, Ronny menyebutkan bahwa kabar mengenai kemungkinan penahanan Hasto sudah beredar luas sebelum Kongres PDIP yang akan digelar tahun ini. Ia mencurigai bahwa langkah ini merupakan strategi untuk menggoyahkan soliditas partai menjelang perhelatan besar tersebut.
“Peran seorang Sekjen dalam sebuah partai politik sangatlah krusial. Oleh karena itu, kami melihat bahwa penahanan ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga bagian dari operasi politik yang bertujuan untuk mengacaukan stabilitas internal PDIP,” tegasnya.
Dengan perkembangan ini, PDIP kini berada dalam situasi krusial, di mana kepemimpinan Megawati Soekarnoputri akan menjadi penentu utama dalam menjaga kekuatan partai menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks.
