Gubernur Dedi Mulyadi Soroti Masalah Lahan dalam Proyek Normalisasi Sungai Bekasi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan langsung ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, yang merupakan salah satu penyebab utama terjadinya banjir di wilayah tersebut, pada Senin (10/3/2025). Dalam kunjungannya, Dedi mengungkapkan kekesalannya terhadap lambannya progres normalisasi sungai yang terhambat oleh masalah kepemilikan lahan.

Dedi menjelaskan, meskipun anggaran normalisasi sungai sudah tersedia, proyek ini hanya mengalami kemajuan sekitar 50 persen, yang sebagian besar terhambat karena tanah yang seharusnya digunakan untuk normalisasi sudah menjadi hak milik pribadi atau perusahaan. “Sebenarnya anggaran normalisasi itu ada, tetapi proyek ini terhambat karena tanah sudah dimiliki oleh individu atau perusahaan. Ini juga terjadi pada Paket 6, sebelumnya Paket 7. Progresnya hanya mencapai 11,6 persen karena kendala masalah lahan,” jelas Dedi saat dikonfirmasi oleh Kompas.com.

Dedi merasa sangat frustasi dengan masalah ini, dan dengan nada kesal ia menyatakan, “Yang jahat di Indonesia banyak banget, Ya Allah. Sungai-sungai disertifikatkan!” Menurutnya, persoalan kepemilikan tanah yang sudah disertifikatkan menjadi penghalang utama bagi kelancaran proyek ini.

Walaupun proyek ini sudah dimulai dan tidak membutuhkan dana tambahan yang besar, Dedi mengaku bahwa ia terpaksa mencari cara alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk berinisiatif mengumpulkan dana sebesar Rp500 miliar untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut. “Saya terpaksa mencari solusi dan bahkan iuran Rp500 miliar, padahal proyek sudah ada dan berjalan. Tapi kendalanya adalah DAS Bekasi, Cikeas, dan Cileungsi sudah bersertifikat,” tegas Dedi.

Gubernur Dedi Mulyadi berharap agar pemerintah pusat dan daerah segera mencari jalan keluar melalui solusi hukum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan lahan ini, agar proyek normalisasi sungai dapat dilanjutkan dan banjir di Bekasi serta sekitarnya bisa teratasi.