CIREBON, Buletinmedia.com – Bupati Cirebon, Imron, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, terkait upaya penguatan pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Dukungan ini disampaikan saat Menko PM hadir dalam agenda Rembug Warga bertajuk “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Berbasis Pesantren” yang digelar di Pondok Pesantren Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (17/7/2025).
“Kami menyambut baik kedatangan Bapak Menko ke Cirebon, terutama dengan membawa agenda yang sangat relevan bagi daerah kami sebagai kota santri,” ujar Imron. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini selaras dengan kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Cirebon yang memiliki karakteristik wilayah pesisir dengan beragam tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM), hingga tingginya angka kemiskinan yang masih membebani masyarakat.
Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon tercatat sebesar 11 persen, yang setara dengan sekitar 245 ribu jiwa. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam merancang program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan dan perdagangan skala mikro.
“Namun, kami optimistis, pesantren bisa menjadi motor penggerak dalam menurunkan angka kemiskinan,” kata Imron. Ia menjelaskan bahwa ratusan pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon tidak hanya berperan dalam ranah pendidikan agama, tetapi juga aktif dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Beberapa pesantren bahkan telah menginisiasi koperasi, pelatihan keterampilan, hingga usaha mikro yang memberdayakan warga sekitar.
Menurut Imron, konsep “pesantren ekonomi” ini memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap masyarakat lokal. “Dengan pesantren ekonomi, warga mendapatkan dampak langsung berupa keterampilan, akses modal, dan jaringan distribusi produk lokal. Harapannya, pesantren dapat naik level sebagai game changer dalam pengentasan kemiskinan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga mendukung optimalisasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi sebagai basis penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Menko PM, Muhaimin Iskandar, menekankan peran pesantren yang telah terbukti historis membantu rakyat kecil melalui pendidikan inklusif, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. “Pesantren telah lama menjadi tempat bagi siapa pun, termasuk masyarakat miskin, untuk mengakses pendidikan. Ini adalah kunci penting dalam memutus rantai kemiskinan,” ujarnya. Cak Imin menjelaskan bahwa peran pesantren tidak hanya sebatas pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pelatihan kerja, inkubator usaha, dan jaringan distribusi produk lokal.
Transformasi pesantren menjadi pusat pemberdayaan, lanjut Cak Imin, bertujuan mencetak santri yang tidak hanya alim, tetapi juga mandiri secara ekonomi. Santri diharapkan memiliki kemampuan wirausaha, keterampilan teknis, dan pemahaman tentang pasar, sehingga setelah lulus mereka dapat langsung berkontribusi pada ekonomi lokal maupun nasional. Strategi ini sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Cak Imin menegaskan bahwa Kemenko PM akan terus mengorkestrasikan dukungan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat peran pesantren. Dukungan tersebut mencakup penyediaan modal usaha, pelatihan teknis, akses pasar, hingga pendampingan manajemen usaha bagi santri dan masyarakat sekitar pesantren. “Mari kita perkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan agar seluruh lapisan masyarakat ikut merasakan manfaatnya. Ini bukan hanya tentang pendidikan, tetapi tentang kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Imron menekankan bahwa pemberdayaan berbasis pesantren sangat relevan dengan kondisi Kabupaten Cirebon yang memiliki wilayah pesisir luas. Masyarakat pesisir sering menghadapi tantangan ekonomi yang lebih kompleks, termasuk fluktuasi hasil perikanan, akses pasar yang terbatas, serta risiko bencana alam. Dengan menjadikan pesantren sebagai pusat pelatihan dan pemberdayaan, warga pesisir diharapkan dapat memperoleh keterampilan baru, memulai usaha mikro, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Imron juga menyebutkan bahwa langkah ini selaras dengan program pemerintah daerah yang fokus pada pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Pesantren, kata dia, dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga menguasai keterampilan praktis seperti manajemen usaha, teknologi informasi, pertanian, dan perikanan modern. Dukungan ini diyakini akan mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Dalam sesi dialog Rembug Warga, sejumlah pengasuh pesantren dan masyarakat menyampaikan antusiasme mereka terhadap program pemberdayaan ini. Mereka berharap adanya pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan usaha mikro, serta pendampingan manajemen usaha agar pesantren dan masyarakat sekitar bisa tumbuh secara ekonomi. Beberapa pengasuh pesantren menyatakan siap menjadi pusat inkubasi usaha bagi santri dan warga, mulai dari produksi kerajinan lokal, kuliner, hingga usaha perdagangan kecil.
Cak Imin menambahkan, pesantren memiliki keunggulan unik dibanding institusi lain karena memiliki jaringan luas, disiplin tinggi, serta budaya gotong royong yang kuat. Hal ini menjadikan pesantren sebagai sarana efektif untuk mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis, pesantren bisa menjadi model pemberdayaan yang direplikasi di wilayah lain, tidak hanya di Cirebon tetapi juga di seluruh Indonesia.
Bupati Imron menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen Pemkab Cirebon untuk mendukung penuh setiap langkah penguatan pesantren. “Kita akan memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan, mulai dari infrastruktur, akses informasi, hingga dukungan regulasi, agar pesantren dapat berfungsi optimal sebagai pusat pemberdayaan masyarakat,” kata Imron. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon.
Agenda ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberdayakan masyarakat melalui pendekatan berbasis pesantren. Program ini tidak hanya menekankan aspek pendidikan, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan praktis dan kemampuan berwirausaha. Dengan strategi ini, pesantren diharapkan menjadi pusat ekonomi, sosial, dan budaya yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
(DISKOMINFO Kabupaten Cirebon)
