Breaking News: Gibran Temui Prabowo, Sampaikan Niat Mundur dari Kursi Wakil Presiden

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Kabar ini langsung menjadi perhatian publik karena muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan.

Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan kepada awak media. Ia menjelaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.

Dalam pertemuan itu, Gibran secara langsung menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut berkaitan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah munculnya persoalan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembicaraan antara kedua pemimpin negara tersebut tidak hanya membahas persoalan pengunduran diri. Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah masukan kepada yang bersangutan terkait situasi yang sedang dihadapinya.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo Hadi sebagaimana diberitakan detikNews, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan informasi yang berkembang mengenai sikap Prabowo dalam menanggapi keinginan . Meski demikian, pemerintah belum menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut telah diterima atau diproses secara resmi.

Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Sorotan

Persoalan yang melatarbelakangi munculnya niat pengunduran diri wakil presiden tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang digunakan saat dirinya maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Isu tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul perkembangan dalam proses hukum yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) turut menjadi bagian dari dinamika yang dibicarakan dalam pertemuan bersama Prabowo.

Di tengah persoalan tersebut, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, khususnya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden. Gibran tampaknya masih ingin menyelesaikan persoalan yang berkembang melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Sementara itu, polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran sebelumnya juga memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan sejumlah kalangan politik. Perdebatan tersebut membuat posisi Gibran kembali menjadi perhatian publik, terutama karena statusnya sebagai orang nomor dua di Indonesia.

DPR Minta Publik Tidak Berspekulasi

Kabar mengenai niat pengunduran diri wakil presiden tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai kemungkinan beliau meninggalkan jabatan wakil presiden.

Puan meminta semua pihak menunggu perkembangan dan pernyataan resmi sebelum membicarakan lebih jauh mengenai kemungkinan tersebut.

Menurutnya, berbagai spekulasi yang berkembang sebaiknya disikapi dengan tenang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengunduran diri Gibran masih membutuhkan kejelasan lebih lanjut. Terlebih, keputusan mengenai jabatan wakil presiden tidak bisa hanya disimpulkan berdasarkan pernyataan mengenai niat pribadi.

Apakah Gibran Sudah Resmi Mundur?

Meskipun kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran telah dikonfirmasi oleh pihak Istana, masyarakat perlu memahami bahwa menyampaikan keinginan mundur berbeda dengan mengundurkan diri secara resmi.

Hingga Selasa (10/11/2026), belum ada pengumuman resmi bahwa Gibran telah melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Pertemuan dengan Prabowo juga belum dapat diartikan sebagai keputusan final mengenai masa depan jabatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, mekanisme pengisian jabatan dilakukan melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, terdapat prosedur ketatanegaraan yang harus diperhatikan apabila pengunduran diri benar-benar terjadi.

Perkembangan ini membuat publik masih menunggu langkah selanjutnya dari Gibran maupun pemerintah. Apalagi, persoalan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan dan dinamika politik di sekitarnya belum sepenuhnya menemukan titik akhir.

Untuk saat ini, satu hal yang sudah dapat dipastikan adalah wakil presiden telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo. Namun, apakah keinginan tersebut akan berlanjut menjadi pengunduran diri resmi masih menunggu perkembangan berikutnya.