Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (6/8/2025).(KOMPAS.com/Rahel)
Jakarta — Hari Senin (8/9/2025) menjadi momen yang tak terlupakan dalam perjalanan politik Budi Arie Setiadi. Hanya berselang kurang lebih dua jam setelah menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopotnya dari jabatan Menteri Koperasi (Menkop).
Ironisnya, saat masih duduk di ruang rapat DPR, Budi tampak penuh semangat memaparkan rencana besar Kementerian Koperasi (Kemenkop). Ia mengusulkan tambahan anggaran Rp7,8 triliun untuk tahun 2026, dengan fokus utama memperkuat digitalisasi lebih dari 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMP).
“Dengan belum tersedianya anggaran untuk beberapa program kegiatan utama, khususnya mendukung program KDKMP, izinkan kami mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp7,8 triliun,” ujar Budi di hadapan anggota DPR.
Menurutnya, dana jumbo tersebut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program digitalisasi koperasi desa, termasuk pendampingan, pelatihan anggota, serta penguatan tata kelola. “Khususnya terkait dengan kebutuhan anggaran digitalisasi 80.000 KDKMP, keberlanjutan pendampingan dan pelatihan, tata kelola koperasi, serta peningkatan kapasitas anggota koperasi,” jelasnya.
Namun, di tengah jalannya raker, isu reshuffle kabinet tiba-tiba mencuat. Kabar itu dengan cepat menyebar di kalangan awak media, menimbulkan tanda tanya besar: apakah Budi Arie masih akan bertahan di kursi Menkop?
Usai rapat, wartawan langsung mengonfirmasi kabar tersebut. Budi tetap tenang. Ia memilih tidak berspekulasi dan menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
“Itu hak prerogatif presiden,” jawabnya singkat.
Ketika didesak soal pemberitahuan resmi, ia bahkan menepis dengan santai. “Kita kerja saja ngurus rakyat ya, fokus ngurus rakyat. Nggak, belum ada pemberitahuan. Kenapa? Kamu bikin isu sendiri,” ucapnya.
Budi kembali menegaskan, seorang menteri harus bekerja sesuai mandat rakyat, sementara urusan perombakan kabinet sepenuhnya wewenang presiden. “Semuanya hak prerogatif presiden. Kita fokus ngurus rakyat ya,” tambahnya.
Tak lama berselang, Presiden Prabowo mengumumkan reshuffle kabinet. Nama Budi Arie resmi dicopot, digantikan oleh Ferry Juliantono, politisi senior yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Ironisnya, Ferry bahkan sempat duduk di ruang raker yang sama bersama Budi Arie, hanya beberapa jam sebelum dirinya diumumkan sebagai pengganti.
