Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan Thomas A.M. Djiwandono (kanan) dalam jumpa pers realisasi APBN KiTa periode Januari dan Februari 2025 yang dihelat di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025. (Sumber Foto : Tempo/Ervana)
Buletinmedia.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia melaporkan bahwa hingga akhir Februari 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun, yang setara dengan 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun defisit ini terjadi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa angka defisit tersebut masih berada dalam kerangka yang telah ditetapkan dalam rancangan APBN 2025 yang memperkirakan defisit sebesar 2,53 persen dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun. Dalam konferensi pers yang diadakan dalam rangka peluncuran APBN KITA edisi Maret 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pada akhir Februari, meskipun tercatat defisit sebesar Rp31,2 triliun atau setara dengan 0,13 persen dari PDB, angka tersebut masih sejalan dengan target yang telah disusun sebelumnya.
Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa hingga akhir Februari 2025, realisasi pembiayaan anggaran negara telah mencapai Rp220,1 triliun, yang berarti pemerintah sudah merealisasikan sekitar 35,7 persen dari total target pembiayaan untuk tahun ini dalam hanya dua bulan pertama. Strategi pembiayaan ini dilakukan dengan pendekatan front loading, yaitu dengan melakukan penerbitan utang yang cukup besar pada awal tahun guna memenuhi kebutuhan anggaran yang mendesak. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengamankan dana yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan sepanjang tahun 2025.
Dari sisi belanja negara, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa realisasi pengeluaran negara pada akhir Februari mencapai Rp348,1 triliun, yang setara dengan 9,6 persen dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Di sisi lain, pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah, telah terkumpul sebesar Rp316,9 triliun. Angka ini setara dengan 10,5 persen dari target pendapatan negara yang diproyeksikan dalam APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.
Meskipun terjadi defisit sebesar Rp31,2 triliun, Sri Mulyani menegaskan bahwa keseimbangan primer atau surplus primer tetap tercatat positif sebesar Rp48,1 triliun. Surplus primer ini menunjukkan bahwa meskipun ada defisit anggaran, pemerintah masih mampu menghasilkan surplus dari pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan pengeluaran operasional yang tidak terkait dengan pembiayaan utang. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa transfer ke daerah, yang merupakan salah satu komponen penting dalam APBN untuk mendukung desentralisasi, telah terealisasi sebesar Rp136,6 triliun atau sekitar 14,9 persen dari target tahunan sebesar Rp919,9 triliun
