Irjen Pol Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri atas keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto dan lain-lain. Sidang yang digelar tertutup tersebut berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Mabes Polri, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) pukul 09.09 WIB.(DOK. Polri TV)
JAKARTA, BULETINMEDIA – Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso menghadapi sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Markas Besar Polri, Selasa (17/11/2026). Persidangan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Polri menggelar sidang secara tertutup di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Agenda tersebut mulai berlangsung sekitar pukul 09.09 WIB.
Divisi Humas Polri memperlihatkan sejumlah cuplikan suasana persidangan melalui rekaman video. Video itu memperlihatkan lima perwira tinggi yang bertugas sebagai majelis hakim.
Komjen Pol Hendro Pandowo memimpin jalannya sidang. Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan, Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Kelima pejabat Polri tersebut mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV.
Beberapa saat kemudian, Eko Hadi memasuki ruang persidangan. Dua personel Propam mengawal jenderal bintang dua tersebut.
Eko mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berlengan pendek. Saat tiba di ruang sidang, ia langsung memberikan penghormatan kepada Hendro Pandowo.
Setelah itu, Eko menempati kursi terperiksa. Ia sempat menyampaikan sesuatu kepada majelis hakim. Namun, rekaman video tidak memperlihatkan isi pembicaraan tersebut.
Eko juga terlihat membaca dokumen sambil menundukkan kepala selama persidangan berlangsung.

Dugaan Akses Ilegal Jadi Materi Sidang Etik
Sidang etik ini menyoroti beberapa dugaan pelanggaran yang melibatkan Eko Hadi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, membeberkan sejumlah materi pemeriksaan.
Trunoyudo menyebut tiga dugaan pelanggaran utama. Ketiganya meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, serta pelaksanaan tugas yang tidak sesuai prosedur.
Selain itu, Polri juga menduga Eko melakukan permufakatan untuk mengakses sistem secara ilegal atau illegal access.
Dugaan tersebut berkaitan dengan akses Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Polri menduga Eko memanfaatkan akses itu ketika menjabat sebagai Kabagmon. Dugaan serupa juga muncul saat ia menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Polri Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Istimewa
Polri menggunakan sejumlah aturan sebagai dasar pemeriksaan etik terhadap Eko Hadi.
Salah satunya Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, Polri juga merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Trunoyudo menegaskan bahwa institusinya menerapkan prinsip equality before the law. Artinya, seluruh anggota Polri memiliki kedudukan yang sama dalam proses penegakan hukum.
Ia memastikan pangkat maupun jabatan tidak memengaruhi proses pemeriksaan internal.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” kata Trunoyudo.
Ia juga menegaskan bahwa Polri tidak memberikan perlakuan istimewa kepada anggota yang menjalani proses penegakan kode etik.
Persidangan KKEP terhadap Eko Hadi menjadi salah satu tahapan pemeriksaan internal Polri dalam perkara yang menyita perhatian publik tersebut. ***
