Kuwu Mertapada Wetan Dituntut Mundur Imbas Dugaan Penyelewengan PADes, Masyarakat Desak BPD Bertindak dan Evaluasi Total (Foto : Darfan)
CIREBON, Buletinmedia.com – Polemik pemerintahan Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, semakin memanas. Sejumlah warga mendesak Kuwu Mertapada Wetan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pendapatan asli desa (PADes) yang menjadi sorotan pada tahun 2024 dan 2025. Bahkan, desakan pengunduran diri kuwu mulai menguat setelah masyarakat menilai sejumlah persoalan belum mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Dalam pertemuan yang digelar bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), warga menyampaikan delapan tuntutan yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban anggaran, hingga evaluasi terhadap kinerja kuwu dan BPD.
Tuntutan tersebut muncul karena masyarakat menganggap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Mertapada Wetan belum ditangani secara tuntas. Warga meminta pemerintah desa membuka informasi yang selama ini dipersoalkan, termasuk dokumen administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah dugaan temuan pendapatan asli desa dengan nilai mencapai Rp344 juta. Rinciannya, sebesar Rp114 juta pada 2024 dan Rp230 juta pada 2025, sebagaimana disampaikan tokoh pemuda setempat, Aji Saputra.
Menurut warga, pendapatan asli desa seharusnya dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan karena menjadi bagian dari sumber keuangan desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Namun, mereka menilai penjelasan mengenai pengelolaan dana tersebut belum memberikan kepastian. Kondisi itu membuat ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Kuwu Mertapada Wetan semakin meningkat.
Persoalan yang awalnya berkaitan dengan transparansi administrasi kini berkembang menjadi tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak hanya kuwu, BPD juga ikut mendapat sorotan karena dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa.
Delapan Tuntutan Warga Mertapada Wetan kepada BPD
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan delapan tuntutan kepada BPD Mertapada Wetan. Tuntutan itu berisi permintaan agar sejumlah dokumen pemerintahan desa dibuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Beberapa dokumen yang diminta warga di antaranya laporan pertanggungjawaban LKPJ 2025, rekening koran, berita acara musyawarah desa, serta salinan APBDes yang telah ditandatangani.
Bagi masyarakat, keterbukaan dokumen tersebut menjadi langkah penting untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dilaksanakan. Warga ingin memastikan setiap pendapatan maupun pengeluaran desa memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Permintaan membuka rekening koran, misalnya, berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk mengetahui arus transaksi keuangan yang masuk dan keluar dari rekening desa.
Sementara itu, dokumen APBDes diperlukan untuk mengetahui perencanaan pendapatan dan belanja desa. Melalui dokumen tersebut, masyarakat dapat melihat program yang direncanakan pemerintah desa beserta alokasi anggaran yang digunakan.
Warga juga meminta berita acara musyawarah desa dibuka agar berbagai kesepakatan yang pernah disampaikan dalam forum resmi dapat diketahui secara jelas.
Mereka menilai keterbukaan informasi bukan sekadar persoalan administrasi. Lebih dari itu, transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara lebih terbuka. Sebaliknya, apabila informasi yang diminta tidak kunjung diberikan, ketidakpuasan warga dikhawatirkan semakin berkembang.
Karena itu, warga berharap BPD dapat menjalankan perannya sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ketua BPD Akui Persoalan Belum Tuntas
Ketua BPD Mertapada Wetan, Suratno, menyatakan bahwa berbagai tuntutan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui musyawarah.
Suratno mengakui pemerintah desa memang perlu membuka informasi mengenai kekayaan desa, rencana penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Menurutnya, persoalan yang disampaikan warga perlu dibahas secara bersama agar dapat ditemukan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga menyampaikan kritik terhadap kinerja BPD. Lembaga yang seharusnya menjadi perwakilan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan itu dinilai belum bekerja secara maksimal.
Bahkan, sejumlah warga mendesak seluruh anggota BPD untuk mengundurkan diri karena menganggap tugas dan fungsi lembaga tersebut belum dijalankan sebagaimana mestinya.
Desakan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat tidak hanya tertuju kepada kuwu. BPD juga diminta melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sendiri, terutama dalam merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Suratno menyebut persoalan yang terjadi sudah berlangsung cukup lama dan belum sepenuhnya selesai.
“Jadi memang sudah tiga tahun permasalahan ini tidak selesai dan wajar jika masyarakat geram. Kalau memang disuruh mundur, harusnya bisa karena memang tidak memberikan kinerja yang baik untuk masyarakat. Cuma kuwu ini kan tidak sendiri, ada perangkat-perangkat desa lainnya dan ini jadi evaluasi kita,” ujar Ketua BPD Mertapada Wetan, Suratno.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BPD menyadari adanya persoalan yang perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Suratno juga menyinggung bahwa tanggung jawab pemerintahan desa tidak hanya berada di tangan kuwu. Perangkat desa memiliki peran masing-masing dalam menjalankan administrasi dan berbagai kegiatan pemerintahan.
Karena itu, penyelesaian persoalan di Desa Mertapada Wetan dinilai perlu melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa, bukan hanya satu pihak.
Meski demikian, masyarakat tetap meminta agar BPD memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap setiap tuntutan yang telah disampaikan.
Warga tidak ingin pertemuan tersebut hanya menjadi forum penyampaian keluhan tanpa menghasilkan keputusan maupun langkah konkret.
Dugaan Temuan PADes Rp344 Juta Jadi Sorotan
Selain persoalan transparansi administrasi, dugaan temuan pendapatan asli desa (PADes) menjadi salah satu isu utama yang memicu desakan warga terhadap Kuwu Mertapada Wetan.
Tokoh pemuda setempat, Aji Saputra, menyebut terdapat temuan pengelolaan PADes sebesar Rp114 juta pada 2024 dan Rp230 juta pada 2025.
Jika kedua angka tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai Rp344 juta. Angka inilah yang kemudian menjadi perhatian masyarakat dalam menuntut penjelasan mengenai pengelolaan pendapatan desa.
Aji menilai pendapatan asli desa seharusnya masuk ke rekening desa dan dikelola sesuai ketentuan. Dana tersebut merupakan bagian dari sumber keuangan desa yang pemanfaatannya harus dapat diketahui serta dipertanggungjawabkan.
Namun, menurut Aji, hingga pertemuan berlangsung, masyarakat belum memperoleh pertanggungjawaban yang dianggap memadai dari kuwu terkait pengelolaan anggaran tersebut.
“Yang paling mencolok itu terdapat temuan sebesar Rp114 juta pada 2024 dan Rp230 juta pada 2025. Seharusnya masuk ke rekening desa dan menjadi hak masyarakat. Namun, hingga kini belum ada pertanggungjawaban dari kuwu terkait pengelolaan anggaran tersebut,” ujar Tokoh Pemuda, Aji Saputra.
Pernyataan Aji semakin mempertegas tuntutan masyarakat agar pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka.
Bagi warga, persoalan pendapatan desa bukan hal kecil karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya keuangan yang seharusnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Masyarakat ingin mengetahui dari mana pendapatan tersebut berasal, bagaimana mekanisme penerimaannya, serta bagaimana pencatatan dan penggunaannya dilakukan.
Kejelasan mengenai hal tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan.
Selain itu, warga juga berharap setiap persoalan keuangan desa dapat diselesaikan berdasarkan dokumen resmi sehingga tidak berkembang menjadi perdebatan tanpa kepastian.
Desakan pertanggungjawaban tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan desa membutuhkan keterbukaan kepada masyarakat.
Setiap pendapatan yang diterima pemerintah desa harus dicatat dan dikelola sesuai ketentuan. Begitu pula dengan penggunaannya, harus memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Warga Tagih Komitmen Kuwu dalam Musyawarah Desa 23 Oktober
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian masyarakat adalah komitmen yang pernah disampaikan dalam musyawarah desa pada 23 Oktober lalu.
Dalam forum tersebut, menurut keterangan warga, kuwu disebut telah menyampaikan komitmen untuk mengundurkan diri apabila kembali ditemukan persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran di Desa Mertapada Wetan.
Komitmen tersebut kini kembali ditagih masyarakat karena mereka menilai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan.
Warga meminta BPD membuka berita acara musyawarah desa agar isi pembahasan dan kesepakatan yang pernah disampaikan dapat diketahui secara jelas.
Permintaan itu muncul karena komitmen pengunduran diri tersebut disebut tidak dituangkan secara tertulis dalam dokumen khusus.
Bagi masyarakat, berita acara musyawarah menjadi salah satu dokumen penting untuk memastikan apa saja yang telah dibahas dan disepakati dalam pertemuan sebelumnya.
Tokoh masyarakat, Amak M. Zaenudin, menyampaikan bahwa warga ingin memperoleh kejelasan mengenai komitmen yang pernah disampaikan kuwu.
“Dalam musyawarah desa 23 Oktober lalu, kuwu berkomitmen mengundurkan diri jika kembali ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran. Meski tidak tertulis, warga mendesak BPD membuka berita acara musyawarah untuk memastikan kejelasan kesepakatan tersebut,” ujar Tokoh Masyarakat, Amak M. Zaenudin.
Tuntutan membuka berita acara tersebut menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk memastikan setiap kesepakatan dalam musyawarah tidak berhenti sebagai pernyataan lisan.
Warga menginginkan adanya kejelasan mengenai hasil pembahasan, termasuk tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
Selain itu, masyarakat juga berharap BPD dapat menjelaskan sejauh mana komitmen yang pernah disampaikan tersebut akan ditindaklanjuti.
Persoalan ini semakin memperlihatkan pentingnya dokumentasi dalam setiap musyawarah desa. Berbagai keputusan dan kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat perlu dicatat secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di kemudian hari.
Kinerja BPD Mertapada Wetan Ikut Dipertanyakan
Dalam pertemuan tersebut, suasana semakin memanas ketika masyarakat tidak hanya menyampaikan tuntutan terhadap kuwu, tetapi juga mempertanyakan kinerja BPD Mertapada Wetan.
Warga menilai BPD seharusnya dapat menjalankan fungsi pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat. Namun, dalam persoalan yang berkembang saat ini, sebagian warga merasa lembaga tersebut belum memberikan respons sesuai harapan.
Kritik terhadap BPD bahkan berkembang menjadi tuntutan agar seluruh anggotanya mengundurkan diri.
Masyarakat menilai evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap kepemimpinan kuwu. BPD juga perlu melakukan pembenahan apabila memang terdapat kekurangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sebagai lembaga desa, BPD memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaannya menjadi bagian dari mekanisme pemerintahan desa yang berkaitan dengan pembahasan kebijakan, penyaluran aspirasi, serta pengawasan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, masyarakat menginginkan BPD dapat lebih aktif dalam merespons berbagai persoalan yang muncul.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah bagaimana BPD menindaklanjuti permintaan warga terkait keterbukaan dokumen keuangan desa.
Warga juga meminta adanya penjelasan mengenai langkah yang akan diambil terhadap dugaan persoalan PADes tahun 2024 dan 2025.
Bagi masyarakat, keberadaan BPD seharusnya dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan warga. Setiap aspirasi yang disampaikan perlu ditampung dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Jika terdapat persoalan yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut, BPD diharapkan dapat memfasilitasi musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan tidak hanya mengandalkan pernyataan sepihak, tetapi juga didukung dokumen, data, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
BPD Berjanji Bawa Persoalan ke Musyawarah
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, BPD Mertapada Wetan menyatakan akan membawa persoalan yang disampaikan masyarakat ke dalam forum musyawarah.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi jalan untuk membahas seluruh tuntutan, termasuk permintaan keterbukaan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan PADes.
BPD juga menyatakan akan menindaklanjuti desakan pengunduran diri kuwu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Artinya, persoalan tersebut tidak hanya akan dilihat dari tuntutan masyarakat, tetapi juga perlu melalui mekanisme dan aturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pengunduran diri kepala desa tentu tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku.
Karena itu, setiap langkah yang diambil perlu memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.
Di sisi lain, warga berharap proses musyawarah dapat segera dilaksanakan sehingga berbagai persoalan tidak terus berlarut-larut.
Masyarakat juga menginginkan adanya hasil pembahasan yang dapat disampaikan secara terbuka. Dengan begitu, warga mengetahui sejauh mana tuntutan mereka telah ditindaklanjuti oleh BPD maupun pemerintah desa.
Keterbukaan dalam proses penyelesaian dinilai penting untuk menghindari munculnya persoalan baru.
Jika seluruh pihak dapat memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen yang tersedia, masyarakat diharapkan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pengelolaan pemerintahan desa.
Warga Minta Pengelolaan Keuangan Desa Dibuka Secara Transparan
Tuntutan warga Mertapada Wetan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan desakan pengunduran diri kuwu. Masyarakat juga menginginkan adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama mengenai transparansi pengelolaan keuangan.
Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pendapatan dan belanja harus direncanakan, dilaksanakan, dicatat, serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Masyarakat sebagai bagian dari unsur desa juga memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran dikelola.
Keterbukaan informasi dapat membantu warga memahami berbagai program yang dijalankan pemerintah desa. Selain itu, transparansi juga memungkinkan masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan.
Dalam persoalan Desa Mertapada Wetan, permintaan membuka LKPJ 2025, rekening koran, berita acara musyawarah, dan APBDes menjadi bagian dari tuntutan tersebut.
Warga berharap dokumen-dokumen itu dapat memberikan penjelasan mengenai pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.
Masyarakat juga ingin memastikan bahwa setiap sumber pendapatan desa tercatat secara benar dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila ditemukan perbedaan data atau persoalan administrasi, warga berharap pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka.
Penyelesaian melalui dokumen resmi dinilai lebih penting daripada sekadar saling menyampaikan tudingan.
Dengan adanya penjelasan yang lengkap, persoalan yang berkembang di tengah masyarakat diharapkan dapat dibahas secara objektif.
Dugaan Persoalan PADes Menjadi Ujian Pemerintahan Desa
Munculnya dugaan persoalan PADes dengan nilai Rp344 juta menjadi ujian bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa Mertapada Wetan.
Angka yang disampaikan tokoh pemuda tersebut membuat masyarakat semakin mendesak adanya penjelasan mengenai pengelolaan pendapatan desa selama dua tahun terakhir.
Namun, seluruh dugaan dan temuan yang disampaikan warga tetap perlu diperiksa berdasarkan dokumen serta keterangan dari pihak-pihak terkait.
Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai sumber pendapatan, pencatatan, mekanisme penyetoran, serta pertanggungjawaban anggaran yang dipersoalkan.
Di sisi lain, BPD perlu menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya dan memastikan aspirasi masyarakat mendapat tindak lanjut.
Jika memang terdapat kekeliruan dalam administrasi maupun pengelolaan keuangan, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
Langkah tersebut penting agar persoalan tidak semakin melebar dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dapat dipulihkan.
Bagi warga, yang paling dibutuhkan saat ini adalah kepastian. Mereka ingin mengetahui bagaimana sebenarnya pengelolaan PADes dilakukan dan apa langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Penjelasan yang terbuka dan didukung dokumen resmi diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat.
Warga Akan Terus Kawal Tuntutan hingga Ada Kejelasan
Masyarakat Mertapada Wetan menegaskan tidak akan berhenti mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan jawaban dan langkah nyata dari BPD maupun pemerintah desa.
Delapan tuntutan yang telah disampaikan diharapkan tidak hanya menjadi catatan dalam pertemuan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui pembahasan dan penyelesaian yang jelas.
Warga ingin mengetahui perkembangan permintaan keterbukaan dokumen, pertanggungjawaban PADes, serta evaluasi terhadap kinerja kuwu dan BPD.
Desakan pengunduran diri kuwu juga menjadi salah satu tuntutan yang terus disuarakan masyarakat.
Meski demikian, warga berharap seluruh proses penyelesaian tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Hal tersebut diperlukan agar setiap keputusan memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru.
BPD sebagai lembaga yang menerima aspirasi masyarakat kini dihadapkan pada tuntutan untuk menunjukkan langkah konkret.
Sementara itu, pemerintah desa juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai persoalan yang dipertanyakan warga.
Kondisi pemerintahan Desa Mertapada Wetan menjadi perhatian karena persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut hubungan antara kuwu dan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan terhadap lembaga desa.
Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan pemerintahan. Tanpa komunikasi dan keterbukaan, berbagai program desa berpotensi menghadapi hambatan karena masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai.
Karena itu, penyelesaian persoalan di Desa Mertapada Wetan diharapkan dapat dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Desakan Mundur Kuwu Jadi Ujian Serius Pemerintahan Desa Mertapada Wetan
Polemik yang terjadi di Desa Mertapada Wetan kini menjadi ujian serius bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Desakan warga agar kuwu mengundurkan diri muncul bersamaan dengan tuntutan transparansi pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban PADes, serta evaluasi terhadap kinerja BPD.
Dugaan temuan PADes sebesar Rp114 juta pada 2024 dan Rp230 juta pada 2025 menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disorot masyarakat.
Di sisi lain, tuntutan pembukaan dokumen administrasi menunjukkan bahwa warga menginginkan adanya kejelasan mengenai tata kelola keuangan desa.
BPD Mertapada Wetan menyatakan akan membawa berbagai persoalan tersebut ke dalam musyawarah dan menindaklanjuti desakan masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kini, masyarakat menunggu realisasi dari pernyataan tersebut.
Warga berharap ada jawaban yang jelas, bukan sekadar janji untuk membahas persoalan dalam pertemuan berikutnya.
Pada akhirnya, penyelesaian polemik ini tidak hanya ditentukan oleh tuntutan pengunduran diri kuwu, tetapi juga oleh kesediaan seluruh pihak untuk membuka informasi, memberikan pertanggungjawaban, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
Masyarakat Mertapada Wetan ingin memastikan bahwa keuangan desa dikelola secara transparan dan setiap kewenangan dijalankan sesuai aturan.
Desakan yang disampaikan warga pun menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kini, seluruh perhatian tertuju pada langkah BPD dan pemerintah desa dalam menjawab delapan tuntutan yang telah disampaikan masyarakat.
