Ilustrasi demo. (KOMPAS.com/Lidia Pratama Febrian)
Jakarta, 4 September 2025 — Suasana ibu kota kembali dipadati massa aksi dari berbagai elemen masyarakat. Sebanyak 2.143 personel gabungan TNI–Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa yang tersebar di sejumlah titik strategis Jakarta Pusat, Kamis pagi.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menyampaikan bahwa beberapa kelompok telah mengajukan izin resmi untuk aksi hari ini. Dua kawasan utama yang menjadi titik konsentrasi massa adalah Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto dan Silang Selatan Monas. Ruslan menegaskan, pola pengamanan bersifat dinamis. “Penutupan jalan masih situasional, menyesuaikan eskalasi massa di lapangan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis pagi.
Aksi di Depan Gedung DPR
Sekitar pukul 08.30 WIB, massa dari Gerakan Masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara mulai menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR. Meski jumlah peserta hanya berkisar 50 orang, tuntutan yang mereka bawa cukup tajam: audit transparan anggaran DPR dan belanja negara, percepatan legislasi pro rakyat, pembentukan panitia khusus anti mafia korupsi, penegakan kode etik DPR, hingga desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Massa Buruh di Kawasan Monas
Menjelang siang, sekitar pukul 11.00 WIB, aksi bergulir di Silang Selatan Monas. Kali ini, giliran kelompok Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari aliansi serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil. Massa diperkirakan mencapai 1.000 orang. Nama-nama seperti Ifan Ibrahim, Tara, Rivaldi Haryo Seno, dan Sunarno tercatat sebagai penanggung jawab aksi.
Tuntutan yang mereka usung meluas, mulai dari penghentian represivitas aparat terhadap peserta aksi, penurunan tarif pajak dan tarif dasar listrik, hingga koreksi harga kebutuhan pokok. Mereka juga menyuarakan pengurangan tunjangan pejabat tinggi negara sebesar 50 persen dan mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah tegas pemberantasan korupsi.
Aksi Partai Berkarya
Tak hanya mahasiswa dan buruh, Forum Ketua DPW Partai Berkarya juga turun ke jalan. Sejak pukul 08.00 WIB, sekitar 100 orang massa berkumpul di kawasan yang sama, Silang Selatan Monas, dengan Muhammad Arham sebagai penanggung jawab aksi.
Isu yang mereka soroti lebih spesifik, yakni dugaan maladministrasi di Kementerian Hukum dan HAM terkait lambannya proses pengesahan kepengurusan hasil Munas I Partai Berkarya.
Dengan beragam isu yang diangkat, aksi hari ini memperlihatkan bagaimana berbagai kelompok masyarakat bersatu menyuarakan keresahan mereka, dari transparansi anggaran negara hingga persoalan harga kebutuhan pokok sehari-hari.
